Belanja Daerah Harus Berkualitas: Ekonom UGM Soroti Dana Pemda yang Mengendap
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Bersamaan dengan upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, sorotan kembali tertuju pada dana milik pemerintah daerah yang masih mengendap dalam jumlah besar di perbankan dan kas daerah. Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa fenomena ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat belanja pemerintah daerah seharusnya berperan aktif dalam mendorong daya beli masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal.
Setiap tahun, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tercatat mencapai triliunan rupiah. Angka ini mencerminkan rendahnya efektivitas penyaluran anggaran ke sektor-sektor produktif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Padahal, di tengah tekanan ekonomi global, belanja daerah yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Menanggapi isu tersebut, dosen dari Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Gadjah Mada Dr Evi Noor Afifah menyampaikan, bahwa fenomena dana mengendap bukanlah hal baru. Ia menekankan pentingnya melihat pola tahunan dari data belanja daerah secara lebih mendalam. Menurutnya, banyak proyek pemerintah memiliki pola penyerapan anggaran yang menyerupai huruf “S”, mengikuti termin pembayaran yang telah ditentukan.
Lebih lanjut, Evi menjelaskan bahwa percepatan realisasi belanja daerah tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjadi sarana penting untuk memastikan program pembangunan benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat. Belanja pemerintah, kata dia, seharusnya menjadi aliran dana yang menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi. Ketika digunakan sesuai peruntukannya, belanja tersebut akan memberikan efek pengganda ke sektor-sektor lain.
Namun, ia mengingatkan bahwa kecepatan dalam menyerap anggaran bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan. Kualitas belanja menjadi aspek yang tak kalah penting. Belanja yang tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi publik adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Dengan pendekatan yang lebih strategis dan berorientasi pada kualitas, percepatan belanja daerah diharapkan mampu memperkuat stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah daerah pun dituntut untuk lebih cermat dalam merancang dan mengeksekusi anggaran agar tidak hanya terserap, tetapi juga berdampak nyata.
