Menelaah RKUHAP: Antara Harapan Pembaruan dan Tantangan Implementasi

Diskusi Pojok Bulaksumur Menelaah RKUHAP
Sumber :
  • jogja.viva.co.id/Fuska Sani Evani

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi sorotan utama dalam diskusi publik bertajuk “Pojok Bulaksumur: Menelaah RKUHAP Implikasi Hukum, Politik, dan Ruang Digital” yang digelar di Selasar Tengah Gedung Pusat UGM pada Kamis (20/11/2025).

img_title Indeks Keterbukaan Informasi Indonesia Menurun, OGI Goes to Campus UGM Desak Pemerintah Perkuat Transparansi dan Partisi

Dalam forum tersebut, Dr Muhammad Fatahillah Akbar, dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM, menyampaikan pandangannya mengenai sejumlah isu krusial dalam RKUHAP yang baru saja disahkan.

Menurutnya secara filosofis, hukum acara pidana hadir untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa tujuan utama dari keberadaan hukum acara adalah menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Namun, ia juga menggaris-bawahi bahwa secara substansi, ketentuan dalam RKUHAP terkait penyitaan, penggeledahan, dan penangkapan tidak jauh berbeda dengan KUHAP tahun 1981. Ketentuan seperti keharusan memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan tetap dipertahankan. Yang menjadi sorotan masyarakat sipil adalah frasa “dalam keadaan mendesak” yang memungkinkan tindakan tanpa izin pengadilan, sebuah celah hukum yang sudah ada sejak KUHAP lama dan belum didefinisikan secara tegas.

img_title Wagub DIY dan Kapolda Baru Sepakat Selaraskan Penanganan Dinamika Sosial

Akbar juga menyoroti pentingnya legalitas dalam memperoleh alat bukti. Ia menyambut baik penegasan dalam RKUHAP bahwa alat bukti harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum. Bukti yang diperoleh melalui penyitaan tanpa izin, misalnya, tidak dapat digunakan di pengadilan. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi prinsip ini masih menjadi tantangan besar, terutama dalam hal pemahaman dan penerapan oleh aparat penegak hukum.

Isu penyadapan menjadi salah satu topik yang paling hangat dibahas. Dalam RKUHAP, penyidik disebut berwenang melakukan penyadapan, namun pelaksanaannya harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri. Tanpa pengaturan tersebut, kata dia, penyadapan tidak boleh dilakukan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penyadapan harus diatur secara rigid dalam undang-undang, bukan sekadar dalam peraturan pemerintah atau kebijakan internal.

img_title Pelantikan Pejabat Pemkot Yogya di Sungai Winongo: Simbol Empati dan Kepedulian Lingkungan

Salah satu terobosan dalam RKUHAP adalah kewajiban merekam proses pemeriksaan tersangka. Pemeriksaan harus dilakukan dengan rekaman video atau CCTV untuk mencegah kekerasan dan penyimpangan. Namun, pengaturan teknisnya masih menunggu peraturan pemerintah yang belum tentu terbit sebelum RKUHAP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Tanpa peraturan pelaksana tersebut, implementasi aturan ini bisa terhambat.

Halaman Selanjutnya
img_title