DIY Pacu Penurunan Kemiskinan, Targetkan Satu Digit di 2026

KGPAA Paku Alam X, dalam Rapat Koordinasi TKPKD
Sumber :
  • Humas Pemda DIY

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menargetkan angka kemiskinan di wilayahnya turun hingga di bawah 10 persen pada tahun 2026. Optimisme ini disampaikan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, dalam Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang digelar di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

img_title DIY Perkuat Diplomasi Budaya Jawa di Suriname

Dalam paparannya, Sri Paduka menyebut bahwa per Maret 2025, tingkat kemiskinan DIY tercatat sebesar 10,23 persen, masih lebih tinggi 1,76 persen dibandingkan rata-rata nasional. Meski demikian, ia menekankan bahwa DIY mencatatkan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tertinggi di Pulau Jawa dalam satu dekade terakhir.

“Tren penurunan ini juga terlihat dari menurunnya tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Artinya, kesenjangan antarpenduduk miskin mulai menyempit dan semakin mendekati garis kemiskinan,” ujar Sri Paduka.

img_title WGNC 2026 di Titik Nol Yogyakarta: Paku Alam X Ajak Warga Hayati Nilai Gana Kalajaya

Hingga triwulan ketiga 2025, realisasi anggaran program penanggulangan kemiskinan telah mencapai hampir 78 persen dari total lebih dari Rp548 miliar. Sementara itu, program khusus untuk kemiskinan ekstrem telah menyerap 41 persen dari anggaran sebesar Rp538 miliar.

Sri Paduka berharap sisa waktu di triwulan keempat dapat dimanfaatkan secara maksimal agar target satu digit di tahun depan tercapai. Ia juga mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten/kota yang dinilai konsisten menurunkan jumlah penduduk miskin dan memperbaiki indikator kemiskinan lainnya.

img_title Wagub DIY Dorong Pendampingan Penuh bagi Program Magang dan Kerja Luar Negeri Siswa SMK

Untuk mempercepat pencapaian target, Pemda DIY mendorong pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna mengidentifikasi akar persoalan kemiskinan secara lebih akurat. Ketepatan sasaran bantuan sosial juga menjadi perhatian utama, guna menghindari kesalahan dalam penyaluran.

“Langkah-langkah inovatif dan intensif perlu dilakukan, terutama dalam menghapus kemiskinan ekstrem, sesuai arahan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Penguatan kelembagaan dan penyusunan agenda kerja TKPK juga menjadi bagian penting dari strategi ini,” tegas Sri Paduka.

Senada dengan itu, Kepala Bapperida DIY, Danang Setiadi, menyatakan bahwa tren penurunan kemiskinan di DIY cukup konsisten. Ia menyebut bahwa untuk mencapai angka satu digit, diperlukan penurunan tambahan sekitar 0,24 persen. “Kami masih menunggu data resmi dari BPS untuk periode September 2025. Jika hasilnya mendekati satu digit, maka target tahun depan akan lebih realistis,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
img_title