Swasembada Bawang Putih 2029, Pakar UGM Ingatkan Risiko Jika Petani Tak Sejahtera
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA jogja - Target swasembada bawang putih pada 2029 kembali menjadi fokus kebijakan pangan nasional. Pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan impor dengan mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Namun, pakar pertanian menilai keberhasilan swasembada tidak cukup diukur dari jumlah produksi, melainkan harus memastikan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama.
Dr. Hani Perwitasari, dosen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, menegaskan bahwa harga jual di tingkat petani menjadi faktor penentu minat menanam bawang putih. “Kalau harga tidak menjanjikan, risiko usaha terlalu besar. Pemerintah harus menjamin harga agar petani mau menanam,” ujarnya, Rabu (28/01/2026).
Ia mengingatkan pengalaman masa lalu ketika bantuan benih datang tidak sesuai dengan waktu tanam, sehingga proses budidaya tertunda dan hasil panen menurun. Menurutnya, perencanaan program harus selaras dengan siklus pertanian agar tidak merugikan petani.
Selain itu, kepastian pasar juga menjadi kunci. Tanpa jaminan penyerapan hasil panen, petani menghadapi ketidakpastian setelah masa produksi. “Pembiayaan memang tersedia, tapi risiko cuaca dan pasar tetap tinggi. Petani butuh kepastian agar tidak bingung menjual hasil,” jelasnya.
Hani menambahkan, peningkatan produksi tanpa mekanisme pengendalian berpotensi menurunkan harga. Kondisi ini justru merugikan petani meski produksi melimpah. Stabilitas harga, menurutnya, harus dijaga agar kesejahteraan petani tidak tergerus.
Ia juga menyoroti kebijakan impor yang kerap menekan harga bawang putih lokal. “Kalau impor dibuka saat produksi dalam negeri cukup, harga jatuh dan petani enggan menanam lagi,” tegasnya.
Dalam jangka panjang, keberhasilan swasembada bawang putih hanya bisa dicapai jika usaha tani berkelanjutan dan petani memperoleh pendapatan layak. Hani menekankan perlunya kebijakan berbasis data, kolaborasi multipihak, serta dukungan terhadap praktik pertanian berkelanjutan. “Swasembada bukan sekadar angka produksi, tapi harus memastikan petani sejahtera dan usahanya berlanjut,” pungkasnya.
