Gempa Pacitan 6,2 SR Guncang Bantul, Pemkab Fokus pada Pemulihan
- Istimewa
BANTUL, VIVA Jogja – Getaran kuat mengguncang wilayah Bantul dan sekitarnya pada Jumat dini hari (6/2/2026) pukul 01.06 WIB. Gempa bumi dengan magnitudo 6,2 SR berpusat di selatan Pacitan, Jawa Timur, pada kedalaman 58 kilometer. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) semula mencatat kekuatan gempa 6,4 SR, namun hasil analisis lanjutan memperbarui angka tersebut menjadi 6,2 SR.
Hingga siang hari, BMKG melaporkan telah terjadi 21 kali gempa susulan. Aktivitas kegempaan menunjukkan tren menurun, dengan intensitas dan frekuensi yang semakin melemah. Meski demikian, guncangan utama sempat menimbulkan kepanikan warga Bantul.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budirahaja, menyampaikan laporan sementara dari BPBD yang mencatat 20 titik kerusakan infrastruktur. Rinciannya meliputi 11 rumah warga, dua tempat ibadah, empat fasilitas pemerintah, serta dua sekolah di Jetis, yakni SD Negeri 1 dan SMP Negeri 1. Kerusakan paling parah terjadi pada Gedung Samsat Bantul.
Selain kerusakan fisik, tercatat 31 warga mengalami luka-luka. Sebanyak delapan orang harus menjalani perawatan inap, sementara 23 lainnya mendapat rawat jalan. Para korban ditangani di RSUD Panembahan Senopati, RS PKU Muhammadiyah Bantul, RS Saras Adyatma, serta sejumlah puskesmas.
Agus menegaskan, pemerintah daerah bersama Kodim dan Polres Bantul terus melakukan pendataan agar tidak ada korban maupun kerusakan yang terlewat. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kebencanaan bagi masyarakat, mengingat Bantul berada di kawasan rawan gempa akibat aktivitas Sesar Opak.
“Evaluasi sementara menunjukkan sebagian besar korban luka bukan karena tertimpa bangunan, melainkan akibat kepanikan saat menyelamatkan diri. Edukasi mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul menjadi sangat penting untuk meminimalkan risiko,” ujarnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, seluruh biaya perawatan korban gempa ditanggung Pemkab Bantul melalui koordinasi Dinas Kesehatan, Jamkesda, dan Dinas Sosial. Pemerintah juga memprioritaskan pemulihan fasilitas publik, terutama sekolah yang terdampak, agar proses belajar mengajar tidak terganggu.
Langkah pendataan dan penghitungan kerusakan oleh BPBD bersama Dinas Pekerjaan Umum segera dilakukan. Harapannya, perbaikan dapat dilaksanakan secepat mungkin sehingga aktivitas masyarakat kembali normal pasca gempa.
