JPW Desak Polisi Usut Dugaan Pelecehan Seksual di SLB Negeri Yogyakarta
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa seorang siswa penyandang disabilitas di salah satu Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Kota Yogyakarta mendapat perhatian serius dari Jogja Police Watch (JPW). Organisasi pemantau kinerja kepolisian ini menegaskan dukungan penuh terhadap pelaporan kasus tersebut ke pihak berwajib dan mendesak agar proses hukum segera dilakukan tanpa menunda-nunda.
Kepala Divisi Humas JPW, Baharuddin Kamba, menyatakan bahwa pihaknya mendorong Polresta Yogyakarta untuk segera memanggil dan memeriksa oknum guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap siswa disabilitas. Menurutnya, kasus ini tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut hak anak dan keadilan bagi korban. Ia menegaskan bahwa polisi harus segera bertindak tegas agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Dalam pernyataannya, JPW juga menolak kemungkinan penyelesaian kasus melalui jalur restorative justice atau keadilan restoratif. Baharuddin menilai, karena korban adalah anak penyandang disabilitas, maka tidak ada alasan untuk tidak memproses hukum terduga pelaku. Ia menekankan bahwa kasus ini jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara tegas mengatur bahwa setiap bentuk pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana serius. Jika kasus ini diselesaikan lewat restorative justice, menurutnya, hal itu akan mencederai rasa keadilan korban, menimbulkan trauma berkepanjangan, dan tidak memberi efek jera bagi pelaku.
Lebih jauh, Baharuddin mengingatkan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak justru berpotensi menimbulkan preseden buruk. Ia mencontohkan, jika logika suka sama suka digunakan dalam kasus pelecehan seksual, maka logika itu bisa saja diterapkan pada kasus pencurian dengan alasan korban dan pelaku sama-sama setuju. Hal tersebut jelas tidak masuk akal dan berbahaya bagi sistem hukum yang berlaku.
JPW menilai kasus ini harus menjadi alarm bagi orang tua, sekolah, dan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, untuk menciptakan ruang aman bagi anak dari segala bentuk pelecehan atau kekerasan seksual. Baharuddin menekankan bahwa lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak, bukan justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan. Ia menambahkan bahwa sering kali kasus pelecehan terjadi di lingkungan sekolah atau rumah ibadah, bahkan dilakukan oleh guru atau pengajar. Karena itu, penanganan harus berperspektif korban, bukan sekadar mencari jalan pintas penyelesaian.