Kampung Lampion Jadi Model Nasional Penataan Permukiman Tepi Sungai
- Dok Pemkot Yogya
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Suasana hangat terasa di Kampung Lampion, Kotabaru, ketika Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Ronny Ariuly Hutahayan, pada Sabtu (25/04/2026). Kunjungan ini menjadi momentum penting karena kawasan bantaran Kali Code yang selama ini dikenal padat dan rentan kini mendapat apresiasi sebagai contoh penataan permukiman berbasis masyarakat yang berhasil menggabungkan aspek fisik, sosial, dan pemberdayaan warga.
Ronny menyampaikan kekagumannya atas kerja keras Pemkot Yogyakarta bersama masyarakat dalam menata kawasan tersebut. Ia menilai bahwa Kampung Lampion bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan wujud nyata gotong royong dan kearifan lokal yang menjadi kekuatan utama. “Ini luar biasa, tidak mudah dilakukan. Kami melihat bagaimana gotong royong dan kearifan lokal menjadi kekuatan utama dalam penataan kawasan di sepanjang Kali Code,” ujarnya. Menurutnya, praktik baik ini layak dijadikan pembelajaran di tingkat nasional, terutama dalam penanganan kawasan kumuh yang membutuhkan pendekatan terpadu lintas kementerian, lembaga, dan sektor swasta.
Dalam peninjauan, Ronny juga menyoroti perlunya penguatan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) seperti sanitasi dan jalan lingkungan. Ia memastikan pemerintah pusat akan terus mendorong koordinasi agar program penataan kawasan semakin terintegrasi dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.
Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa penataan Kampung Lampion dilakukan dengan semangat swakelola di tengah keterbatasan fiskal daerah. Dengan biaya sekitar Rp1,5 miliar, Pemkot bersama masyarakat berhasil membangun 10 rumah dengan kualitas konstruksi yang baik. Hasto menjelaskan bahwa total rencana pembangunan mencapai 38 rumah. Pada tahun 2025, sebanyak 10 rumah telah selesai dibangun, terdiri dari enam unit melalui APBD dan empat unit hasil kolaborasi dengan perguruan tinggi. Tahun 2026 ditargetkan delapan rumah tambahan serta satu unit dari program CSR, sementara sisanya akan rampung pada 2027.
Tidak hanya fokus pada hunian, Pemkot juga menyiapkan infrastruktur pendukung berupa jalan lingkungan selebar 3–4 meter yang akan terhubung hingga kawasan Kleringan. Jalan ini diharapkan memudahkan akses darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga.
