Prof Onno W. Purbo : Pemerintah harus Dukungan Open Source dan Startup Teknologi Lokal
- jogja.viva.co.id/Fuska Sani Evani
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Prof Onno W. Purbo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia perlu segera mengubah arah kebijakan dalam mendukung perkembangan teknologi nasional. Menurutnya, alokasi anggaran negara yang selama ini terserap untuk membayar lisensi perangkat lunak asing dengan nilai triliunan rupiah setiap tahun seharusnya bisa dialihkan untuk mendukung pengembangan open source dan startup karya anak bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Onno usai seminar Cloud Regional Open Source Summit (CROSS) Indonesia 2026 yang digelar di Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJAYA), Gamping, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (25/04/2026). Ia menekankan bahwa dukungan pemerintah terhadap ekosistem teknologi lokal akan memberikan dampak besar bagi kemandirian bangsa. “Saya lebih ikhlas uang pajak itu diberikan kepada anak-anak muda kita daripada keluar ke vendor luar negeri. Kalau dana itu dialokasikan untuk mereka, bangsa ini bisa berkembang dan terbang lebih tinggi,” ujarnya.
Onno menjelaskan bahwa regulasi sebenarnya sudah mendukung penggunaan open source. Ia merujuk pada Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang secara eksplisit mewajibkan penggunaan perangkat lunak open source. Namun, implementasi aturan tersebut masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi sumber daya manusia. “SDM yang benar-benar menguasai open source masih terbatas. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi perguruan tinggi untuk mengubah kurikulum agar lebih pro-open source, bukan sekadar menjadi sales software asing,” tegasnya.
Selain aspek regulasi dan SDM, Onno juga menyoroti persoalan hardware. Ia menegaskan bahwa open source sejatinya kompatibel dengan berbagai perangkat keras, termasuk ponsel pintar yang sehari-hari digunakan masyarakat. Android, misalnya, adalah sistem operasi berbasis open source yang telah mendominasi pasar global. Namun, ia menekankan pentingnya Indonesia memiliki industri hardware sendiri, seperti produksi motherboard dan pabrik ponsel dalam negeri.
Onno mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia mengeluarkan sekitar Rp35 triliun per tahun hanya untuk membeli ponsel. Padahal, dengan setengah triliun rupiah saja, Indonesia sebenarnya mampu membangun satu pabrik ponsel. “Artinya, setiap tahun kita bisa membangun 70 pabrik ponsel di Indonesia. Ini hanya soal niat baik pemerintah. Apakah uang itu mau dikirim ke luar negeri, atau mau diinvestasikan untuk anak-anak muda Indonesia yang jago-jago tadi,” jelasnya.
