Indonesia Mantapkan Langkah Menuju Pembangunan PLTN
- Dok Humas UGM
SLEMAN, VIVA Jogja - Indonesia mulai menapaki tahapan penting dalam persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional, diversifikasi bauran pembangkit, serta pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Simposium Nasional Pembangunan PLTN yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 7–8 September 2026. Forum ini tidak hanya menjadi wadah konsolidasi lintas sektor, tetapi juga momentum bagi UGM memperkenalkan Program Doktor (S3) Teknik Nuklir untuk memperkuat kesiapan sumber daya manusia di bidang nuklir.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi UGM, Arief Setiawan Budi Nugroho, menekankan bahwa pengembangan teknologi nuklir tidak semata bertumpu pada aspek teknis, melainkan juga dimensi sosial. “Masa depan teknologi nuklir, khususnya PLTN, tidak hanya berkaitan dengan aspek rekayasa. Tantangannya juga menyangkut komitmen sosial. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan lintas disiplin ilmu,” ujarnya.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan Peraturan Presiden terkait kesiapan pembangunan PLTN, mencakup program nuklir, instalasi, dan operasional. Regulasi tersebut kini menunggu pengesahan. Ia menegaskan bahwa pencapaian NZE 2060 membutuhkan kontribusi energi nuklir hingga 35 Giga Watt. Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia diproyeksikan membutuhkan kapasitas 500–1.000 Mega Watt untuk pulau-pulau dengan kebutuhan energi besar. “Untuk mencapai 1 Giga Watt dibutuhkan sekitar 400–700 SDM berkemampuan tinggi, belum termasuk kemampuan komunikasi untuk penerimaan masyarakat,” jelasnya.
Dari sisi industri, Direktur Teknologi, Keberlanjutan, dan Engineering PT PLN (Persero), Edwin Nugraha Putra, menekankan pentingnya kolaborasi riset antara perguruan tinggi, lembaga riset, pemerintah, dan industri. Menurutnya, pengembangan teknologi nuklir harus menghasilkan manfaat nyata dan menjadi dasar kebijakan berbasis bukti.
Wakil Kepala BRIN, Laksamana Madya TNI (Purn.) Prof Dr Ir. Amarulla Octavian, menambahkan bahwa pengembangan nuklir perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi secara komprehensif. BRIN, katanya, siap mendukung kebutuhan teknologi bagi operator, regulator, dan layanan publik. Saat ini, penguasaan teknologi nuklir nasional didukung tiga reaktor riset yang dioperasikan BRIN, yakni Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy di Serpong, Reaktor Triga 2000 di Bandung, dan Reaktor Kartini di Yogyakarta.
