Dampak Disinformasi dan Algoritma terhadap Opini Publik

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Kagama Persma UGM menggelar seminar nasional guna mengupas peran algoritma dan disinformasi dalam membentuk opini publik. Bertempat di University Club UGM, Yogyakarta, acara ini menjadi bagian dari peringatan 40 tahun BPPM Balairung dan menghadirkan berbagai tokoh media, akademisi, serta jurnalis untuk membedah tantangan baru dunia pers di era kecerdasan artifisial dan media sosial, Sabtu  (01/11/2025) di University Club UGM.

Acara ini menjadi ruang refleksi kritis atas peran teknologi digital dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu publik.

Ketua Kagama Persma, Dia Mawesti, membuka seminar dengan menyoroti peran algoritma media sosial yang kini tak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga menentukan isu mana yang dianggap penting dan mana yang terpinggirkan. “Teknologi algoritma telah menjadi aktor utama dalam pembentukan opini publik. Ia menentukan narasi yang muncul dan yang dilupakan,” ujarnya.

Dia juga membandingkan tantangan dunia pers masa kini dengan masa lalu. Jika dahulu jurnalis menghadapi sensor dan represi fisik, kini mereka berhadapan dengan banjir informasi, disinformasi, dan bias algoritmik. Ia menekankan pentingnya menjaga etika, independensi, dan literasi digital agar kebebasan berekspresi tidak tergantikan oleh dominasi algoritma.

Dalam konteks perayaan HUT Balairung, Dia mengajak pers mahasiswa untuk kembali pada akar idealismenya sebagai ruang dialektika dan penjaga nurani publik. “Saya berharap dari forum ini lahir gagasan baru, kolaborasi yang kuat, dan semangat untuk menjaga idealisme pers mahasiswa sebagai benteng objektivitas,” tuturnya.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito, turut menyampaikan pandangannya. Ia menilai pers mahasiswa tetap relevan dalam menyuarakan kebebasan berpendapat, terutama di tengah gempuran disinformasi dan kecerdasan artifisial (AI). “Persma harus menjadi ruang diskusi kritis yang berdampak pada kualitas kebebasan berbicara,” katanya.

Jurnalis BBC News Asia Pasifik, Aghnia Adzkia, mengangkat isu penggunaan AI dalam produksi konten digital. Menurutnya, meski AI memudahkan pekerjaan, ia juga membawa risiko besar dalam penyebaran disinformasi. “AI bisa menciptakan konten yang tampak informatif, padahal hanya narasi fiktif. Ini berbahaya jika tidak disaring,” ujarnya.

Direktur Eksekutif AMSI, Elin Y Kristanti, menyoroti dampak digitalisasi terhadap media massa. Ia menyebut bahwa algoritma telah mengubah orientasi media dari melayani pembaca menjadi melayani mesin. “Kini media kehilangan pembaca dan pendapatan, karena konten diserap AI tanpa kompensasi,” ungkapnya. Elin juga menegaskan pentingnya peran media dalam menjaga demokrasi. “Kita tidak bisa menyerahkan demokrasi kepada netizen. Media harus tetap menjadi pengawal,” tegasnya.

Fransiskus Surdiarsis dari Komite Independen Publisher Right menambahkan bahwa platform AI sering menggunakan konten media untuk melatih sistemnya tanpa memberikan imbalan. Ia menyerukan perlunya regulasi ketat agar AI bertanggung jawab terhadap ekosistem media. “Produksi disinformasi meningkat tajam karena AI. Ini ancaman nyata,” katanya.

Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UGM, Abdul Gaffar Karim, menutup sesi dengan refleksi politik. Ia menyebut disinformasi sebagai faktor utama penurunan kualitas demokrasi modern. “Disinformasi bukan sekadar gangguan, tapi alat yang dipelihara oleh aristokrat untuk mempertahankan kekuasaan,” ujarnya. Gaffar menegaskan bahwa perang melawan disinformasi adalah kunci untuk memperkuat demokrasi.

Seminar ini menjadi momentum penting bagi insan pers, akademisi, dan pegiat media untuk bersama-sama menghadapi tantangan era digital dengan pendekatan kritis, kolaboratif, dan berbasis etika.