Di Tengah Gencetan Anggaran, Samani Tak Ragu Realisasikan 20 Program Unggulan
KUDUS, VIVAJogja – Penanganan persoalan sampah yang pelik serta kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tanjungrejo sudah overload, memaksa Pemkab Kudus harus bergerak cepat menanganinya.
Langkah cepat memprioritaskan penanganan TPA yang berada di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo ini, mendesak dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Selain sampah, perbaikan infrastruktur seperti jalan berlubang dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang mati, jadi prioritas utama kepemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Samani Intakoris serta Bellinda Putri Sabrina Birton.
"Menjelang hari raya, kami usahakan perbaikan infrastruktur jalan dan LPJU. Jadi masyarakat yang mudik ke Kudus, bangga jalan-jalan di Kudus bagus dan terang benderang," ujar Bupati Samani.
Acara Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik RPJMD Kudus 2025-2029
- arif
Komitmen Bupati Samani terungkap, saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kudus 2026, dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kudus 2025-2029 di Pendapa Kabupaten Kudus pada (18/3/2025).
Samani tak ragu mampu mewujudkan 20 program unggulan, yang diusungnya saat kampanye Pilkada Kota Kretek 2024. Rasa optimis ini di tengah efisiensi anggaran. Caranya dengan mengevaluasi kembali program yang dinilai tidak strategis.
"Bukan hanya di Kudus saja yang kena efisiensi, tapi se-Indonesia. Untuk itu, saya minta doa restu masyarakat agar dapat mewujudkan seluruh program unggulan," pinta Samani.
Tak hanya itu, Samani juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) sama-sama ikut mewujudkan pelayanan publik terbaik. Sehingga dapat mengurangi kasus stunting, maupun penurunan angka kemiskinan ekstrem.
"Jiwa pengabdian OPD juga harus muncul, agar angka kasus stunting menurun dan ada perbaikan pelayanan publik. Semangat berkarya dan mengabdi," pesannya.
Selain pelayanan, Sam'ani mendorong setiap OPD berkolaborasi menuntaskan permasalahan yang menjadi prioritas nasional. Sehingga mendapat apresiasi pemerintah pusat, dengan Dana Insentif Daerah (DID) untuk mendukung percepatan ekonomi.
"Kalau mendapat apresiasi pemerintah pusat dengan DID, tentunya pembangunan Kabupaten Kudus bisa makin cepat," tegas Samani.
Di lain sisi, Ketua DPRD Kudus Masan mengapresiasi langkah Bupati Kudus dan Wakil Bupati Kudus yang getol memperbaiki fasilitas umum. Ia mengacungi jempol keberanian Sam'ani menambal jalan berlubang. Padahal jalan tersebut masuk dalam kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat.
"Keberanian memperbaiki jalan itu tidak dimiliki oleh bupati-bupati sebelumnya. Bahkan saat perbaikan, ditunggu langsung oleh Pak Sam'ani dan Bu Bellinda. Semoga tidak lelah dalam memperbaiki fasilitas umum," ungkapnya.
Masan meminta Bupati Samani juga mempertimbangkan berbagai hal dalam mewujudkan program unggulan. Misalnya seperti Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta (HKGS) Rp 1 juta per bulan.
Masan pun mengimbau agar data penerima HKGS di Kudus benar-benar valid. Ia mengakui, mewujudkan visi misi pasti hambatan yang dihadapi. Apalagi terdapat efisiensi.
“Karena itu, kedudukan data (guru penerima HKGS) yang sesuai, sangat penting agar program benar-benar tepat sasaran," imbaunya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Pejabat Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Suharyo Joko Purnomo menyampaikan, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah cukup tinggi.
Suharyo pun meminta Pemkab Kudus memaksimalkan potensi yang dimiliki. Salah satunya Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Muria, untuk melindungi flora fauna dan terdapat potensi ekonomi.
"Asta Cita Presiden perlu diwujudkan baik dari sisi ideologi, sistem pemerintahan, pembangunan, teknis, dan lainnya. Salah satunya dengan peningkatan potensi seperti pencanangan TAHURA Gunung Muria," ucapnya.
