Krisis Kepercayaan Desa Wuled Pekalongan, Warga Tuntut Kades Mundur di Kantor Camat Tirto

Pekalongan – Seribuan warga Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan kembali turun ke jalan. 

Untuk keempat kalinya, mereka menggelar aksi unjuk rasa yang dipusatkan di kantor Camat Tirto, Jumat 18 Oktober 2024

Tuntutan mereka tetap sama: Kepala Desa Wuled, Wasduki Djazuli, harus segera mengundurkan diri. 

Dengan membawa spanduk berisi berbagai sindiran tajam, warga menyuarakan kekecewaan dan kemarahan yang kian memuncak terhadap kades yang mereka anggap tidak lagi layak memimpin desa tersebut.

"Masak Kuah Diberi Teri, Gaya Mewah Hasil Korupsi, Turunkan!" begitulah bunyi salah satu spanduk yang diusung demonstran. Tidak hanya itu, kalimat lain yang lebih pedas juga muncul, seperti "Katanya Kades Suhu, Tapi Kalau Didemo Gak Pernah Nongol! Kades Pengecut!" Teriakan-teriakan warga ini menggaung di halaman kantor camat, menambah tensi aksi yang sudah tinggi.

Tokoh masyarakat Desa Wuled, Abdur Rokhim, menyampaikan bahwa kekecewaan warga semakin mendalam karena kepala desa yang ditunggu-tunggu tidak pernah hadir dalam aksi tersebut.

"Kecewanya karena yang ditunggu-tunggu tidak datang. Kalau begini terus, tidak menyelesaikan masalah, malah memperbanyak masalah," ujarnya di sela-sela aksi. 

Menurut Rokhim, tuntutan warga tidak akan berubah, yaitu meminta Wasduki Djazuli untuk segera mengundurkan diri. 

Ia juga mengaku heran mengapa sang kades begitu ngotot untuk tetap bertahan meski sudah jelas bahwa warga tidak lagi mempercayainya. 

"Kami akan terus melakukan aksi sampai Wasduki turun," tegasnya.

Amarah warga pun diperkirakan akan semakin besar jika tuntutan mereka terus diabaikan.

Meski aksi kali ini masih bisa diredam dengan audiensi bersama Camat Tirto, Siswanto, ketegangan tetap terasa saat perwakilan warga mendesak untuk bertemu langsung dengan kades yang bersangkutan.

Dalam audiensi yang diadakan, kuasa hukum warga dari LBH Adhyaksa, Didik Pramono, menyampaikan bahwa perwakilan warga sangat berharap Kades Wuled atau minimal perangkat desa dapat hadir. 

Namun, Wasduki Djazuli kembali absen dan hanya memberikan keterangan via telepon. 

Dalam pernyataannya, Wasduki mengklaim sudah pernah menemui warga saat demo pertama di depan balai desa. 

"Saya tidak hadir kali ini untuk menjaga kenyamanan masyarakat Wuled. Saya sudah diperiksa oleh kejaksaan dan inspektorat terkait dugaan korupsi, dan sekarang sedang menunggu proses hukum selesai," ucapnya melalui telepon.

Sayangnya, pernyataan ini tidak meredakan kemarahan warga. Seorang demonstran bahkan sempat menyentuh Camat Tirto yang membuat audiensi sempat terhenti. 

Namun, setelah situasi mereda, audiensi dilanjutkan meskipun kades tetap tidak datang ke lokasi.

Camat Tirto, Siswanto, menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memecat kepala desa. 

"Kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh inspektorat dan kejaksaan, jadi belum ada keputusan apakah kepala desa bersalah atau tidak," jelas Siswanto.

Sejumlah warga mengungkapkan adanya berbagai dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Kades Wuled, mulai dari penjualan tanah kas desa hingga penghentian kegiatan desa yang telah menjadi ikon. 

Seorang warga bernama Andi menyatakan mengetahui langsung tentang penjualan tanah kas desa. 

"Saya tahu dari pembelinya. Mereka ditawari beli tanah Rp 70 juta, padahal harga aslinya cuma Rp 50 juta," ungkap Andi.

Tak hanya itu, warga juga menuding adanya keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga penolakan kepala desa untuk memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada masyarakat. 

Hal ini semakin memperkuat ketidakpercayaan warga terhadap kepemimpinan Wasduki Djazuli.

Kuasa hukum warga, Imamul Abror, mengatakan bahwa hasil audiensi dengan camat tidak memuaskan. 

"Jawaban kades banyak yang tidak masuk akal. Kami akan melanjutkan protes ini ke ranah hukum formal, termasuk melaporkan ke inspektorat dan bupati Pekalongan," ucapnya.

Meskipun berbagai tudingan telah dilontarkan, Wasduki Djazuli tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak mengundurkan diri. Ia membantah telah menjual aset desa dan mengaku siap menunggu proses hukum berjalan. 

"Tidak ada aset desa yang saya jual. Memang ada satu yang belum bersertifikat, tapi itu akan saya urus," katanya.

Namun, ketegangan di Desa Wuled tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat. 

Warga bertekad untuk terus menuntut mundurnya kepala desa yang mereka anggap sudah tidak lagi bisa dipercaya. 

Apakah aksi ini akan membuahkan hasil? Waktu yang akan menjawab.