Tak Perlu Takut, BPS Pastikan Sensus Ekonomi Tidak Berdampak pada Bansos

VIVAJogja – JEPARA, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos). Masyarakat diminta tidak khawatir karena pendataan tersebut murni dilakukan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan ekonomi di masa mendatang.

Kepala BPS Jepara, Isnaini, mengatakan sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan secara berkala setiap 10 tahun sekali. Ia menyadari masih ada anggapan di masyarakat bahwa data yang diberikan dapat memengaruhi status penerima bansos. Menurutnya, anggapan tersebut tidak benar.

"Sensus ini bukan untuk mencabut atau mengurangi bantuan sosial. Tujuannya adalah memotret kondisi ekonomi masyarakat secara riil agar menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat," kata Isnaini dalam talkshow (30/6).

Ia menekankan, kejujuran masyarakat saat memberikan informasi sangat menentukan kualitas hasil sensus. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan data yang tidak sesuai fakta berpotensi membuat program pemerintah meleset dari sasaran.

"Kalau datanya tidak sesuai kenyataan, kebijakan yang disusun pemerintah juga tidak akan tepat. Akibatnya, program pembangunan bisa saja tidak menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Isnaini juga memastikan seluruh data pribadi responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. BPS, lanjutnya, bekerja secara independen untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi ekonomi masyarakat.

Karena itu, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi secara terbuka serta jujur.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara, Budi Sulistyawan, mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

"Data yang berkualitas menjadi pondasi pembangunan. Ketika datanya akurat, kebijakan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur dan program lainnya, akan lebih efektif serta sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.

Budi menambahkan, sistem pengamanan data saat ini telah diperkuat sehingga masyarakat tidak perlu ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Ia berharap partisipasi aktif masyarakat dapat menghasilkan data yang valid sebagai dasar pembangunan Kabupaten Jepara di masa depan.