SD Kulonprogo Kekurangan Murid, DPRD Desak Evaluasi SPMB

Ilustrasi Sekolah Dasar Negeri di Kulonprogo kekurangan murid
Sumber :
  • bing image creator

img_title Revitalisasi Sekolah Jepara 2026 Menyasar 210 Titik, Prioritas Berdasarkan Tingkat Kerusakan

KULONPROGO, VIVA Jogja - Fenomena kekurangan murid di sejumlah sekolah negeri di Kulonprogo kembali menjadi sorotan setelah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok. Komisi IV DPRD Kulonprogo mendesak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) melakukan evaluasi menyeluruh, menyusul temuan adanya sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang hanya menerima kurang dari 10 siswa. Padahal, satu rombongan belajar idealnya berisi 28 hingga 32 peserta didik.

Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo, Edi Priyono, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai masalah kuota penerimaan siswa. Menurutnya, kondisi tersebut harus dijadikan momentum untuk menata sistem pendidikan secara komprehensif. Ia menilai bahwa kualitas layanan pendidikan di sekolah negeri harus ditingkatkan agar kembali diminati masyarakat. “Sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemenuhan kuota, tapi juga melakukan penataan sistem pendidikan secara menyeluruh,” ujarnya beberapa waktu lalu.

img_title 315 Sekolah di Jepara Belum Tersentuh Revitalisasi, Kerusakan Berat Jadi Prioritas

Edi juga menyoroti tren meningkatnya minat orang tua terhadap sekolah swasta. Banyak keluarga menilai layanan pendidikan di sekolah swasta lebih baik meski harus mengeluarkan biaya lebih besar. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi masyarakat yang patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Selain itu, penurunan jumlah anak usia sekolah turut memengaruhi rendahnya penerimaan murid baru di sekolah negeri. Karena itu, Disdikpora diminta melakukan pemetaan akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar mampu menjawab persoalan.

Sekretaris Disdikpora Kulonprogo, Nur Hadiyanto, mengakui bahwa sekolah swasta memang lebih diminati pada SPMB 2026. Ia mencontohkan SD Ma’arif Nurul Jannah di Temon yang menerima 53 siswa dari kapasitas 56, serta SD Muhammadiyah Mutihan di Wates yang berhasil memenuhi kuota dengan 84 siswa. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah berbasis keagamaan dan swasta masih kuat, terutama di wilayah yang sekolah negerinya kurang diminati. Hal ini memperlihatkan bahwa sekolah negeri harus berbenah agar mampu bersaing dengan lembaga pendidikan swasta.

img_title 11 Ruang Kelas SMPN 3 Jepara Dipoles, Pemkab Bidik Sekolah Makin Nyaman dan Mutu Belajar Naik

Sebagai langkah penataan, Disdikpora Kulonprogo berencana melakukan regrouping atau penggabungan sejumlah SD negeri pada Agustus 2026. Namun, jumlah sekolah yang akan digabung masih dalam tahap kajian. Nur Hadiyanto menjelaskan, regrouping dijadwalkan bertepatan dengan batas akhir penutupan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada akhir bulan tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya sekolah negeri sekaligus mengatasi persoalan kekurangan murid.

Fenomena ketimpangan penerimaan siswa ini mencerminkan tantangan besar bagi sistem pendidikan di Kulonprogo. Di satu sisi, sekolah swasta semakin diminati karena dianggap menawarkan kualitas layanan yang lebih baik. Di sisi lain, sekolah negeri harus menghadapi kenyataan bahwa jumlah murid terus menurun, baik karena faktor demografi maupun preferensi masyarakat. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemerataan akses pendidikan.

DPRD Kulonprogo menekankan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Peningkatan kualitas layanan, penguatan kurikulum, serta perbaikan fasilitas menjadi kunci agar sekolah negeri kembali kompetitif. Selain itu, kebijakan regrouping harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan, terutama bagi siswa dan guru yang terdampak.

Evaluasi menyeluruh terhadap SPMB 2026 diharapkan mampu menghasilkan solusi jangka panjang. Dengan pemetaan yang tepat, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang tidak hanya mengatasi kekurangan murid, tetapi juga meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Bagi DPRD, langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap anak di Kulonprogo mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, baik di sekolah negeri maupun swasta.