Dialog Kebangsaan Bersama Sri Sultan dan Gerakan Nurani Bangsa
- Dok Humas Pemda DIY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Silaturahmi antara Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) berlangsung penuh kehangatan dan keterbukaan pada Kamis 23 Juli 2026 malam. Pertemuan yang berjalan lebih dari tiga jam ini menjadi ruang penting bagi tokoh lintas agama, akademisi, dan pegiat masyarakat sipil untuk bertukar pandangan mengenai isu kebangsaan, kondisi sosial kemasyarakatan, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Sejumlah tokoh hadir dalam forum tersebut, di antaranya Nyai Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Erry Riyana Hardjapamekas, Laode M. Syarif, Pdt. Gomar Gultom, Prof. M. Amin Abdullah, Ery Seda, A. Setyo Wibowo SJ, dan Beka Ulung Hapsara. Kehadiran mereka mencerminkan semangat silaturahmi kebangsaan yang berupaya memperkuat komunikasi antarelemen bangsa di tengah dinamika kehidupan nasional.
Alissa Wahid, mewakili GNB, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi kebangsaan dengan sejumlah tokoh nasional. Menurutnya, Sri Sultan memiliki peran historis yang besar dalam perjalanan bangsa Indonesia, sehingga dialog dengan beliau menjadi penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Ia menekankan bahwa Keraton Yogyakarta selalu hadir dalam momen genting bangsa, memberikan kontribusi besar dalam menjaga persatuan dan nilai kebangsaan.
Dalam dialog, delegasi GNB menyampaikan pandangan mengenai perlunya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara, penegakan hukum yang berintegritas, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. M. Amin Abdullah, menyoroti pentingnya akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan. Ia juga menekankan urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi.
Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menambahkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara merupakan modal penting bagi demokrasi yang sehat. Hal ini diperkuat oleh mantan Komisioner KPK, Laode M. Syarif, yang menilai integritas aparat penegak hukum sebagai prasyarat utama membangun kembali kepercayaan publik. Adapun Pdt. Gomar Gultom menekankan pentingnya komunikasi dan dialog dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan, termasuk isu Papua yang membutuhkan pendekatan penuh empati dan keterbukaan.
Alissa Wahid menegaskan bahwa Gerakan Nurani Bangsa merupakan gerakan moral yang berpijak pada nilai kebangsaan, bukan politik praktis. Seluruh hasil dialog bersama tokoh bangsa, termasuk pertemuan dengan Sri Sultan, akan dirumuskan menjadi Pesan Kebangsaan yang akan disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.
