DPRD DIY Soroti Dampak Perubahan Data Desil, Minta Kepastian Akses Bantuan dan BPJS
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Perubahan data desil kesejahteraan masyarakat kini menjadi sorotan serius Komisi D DPRD DIY. Pasalnya, data tersebut telah dijadikan basis sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari akses bantuan sosial hingga kepesertaan BPJS. Dewan menilai perubahan status desil berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap hak masyarakat, sehingga perlu kepastian mekanisme dan waktu penyelesaian sanggahan.
Ketua Komisi D DPRD DIY RB Dwi Wahyu menyampaikan kekhawatiran itu setelah pihaknya melakukan kunjungan ke Badan Pusat Statistik (BPS) DIY. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai metode penyusunan desil sekaligus menindaklanjuti keluhan warga yang mendadak kehilangan akses bantuan setelah status desilnya berubah. Menurut Dwi, salah satu hal yang perlu dikaji adalah variabel yang digunakan BPS dalam menentukan tingkat kesejahteraan. Ia mempertanyakan mengapa faktor nilai tukar rupiah tidak dimasukkan dalam penghitungan, padahal kondisi kurs dinilai turut memengaruhi kesejahteraan masyarakat. “Yang saya kritik, apakah banyaknya variabel itu juga dikaitkan dengan kurs rupiah. Jawabannya tidak digunakan karena ini bicara kesejahteraan, padahal menurut saya kurs juga salah satu faktor yang menentukan kesejahteraan,” kata Dwi.
Selain metode penghitungan, mekanisme sanggahan bagi masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai juga menjadi perhatian DPRD DIY. Dwi menilai BPS belum memberikan kepastian mengenai lama waktu yang dibutuhkan hingga masyarakat memperoleh jawaban setelah mengajukan sanggahan. “Ketika masyarakat melakukan sanggahan, pertanyaannya berapa lama mendapatkan jawaban itu juga belum bisa dijawab. Padahal desil punya konsekuensi terhadap berbagai kebijakan,” ujarnya.
Menurut Dwi, persoalan tersebut semakin penting karena data desil telah menjadi basis sejumlah program pemerintah. Perubahan status yang belum segera diklarifikasi dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan kebijakan, mengingat setiap program memiliki jadwal dan mekanisme masing-masing. Ia bahkan meminta agar dampak perubahan desil terhadap anggaran dan kepesertaan BPJS turut diperhitungkan. Kekhawatiran itu muncul karena perubahan status desil bisa berkonsekuensi terhadap kelas maupun iuran BPJS. “Ini bukan hanya soal sekolah. Saya juga harus menghitung berapa anggaran untuk PBI karena hasilnya berbasis desil, dan saya khawatir desil ini juga berkonsekuensi pada kelas maupun iuran BPJS,” katanya.
