Sultan HB X, Lesehan Temui Demonstran di Gerbang Kepatihan
- Dok Humas Pemda DIY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Jogja Memanggil di Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), berujung dialog terbuka antara massa aksi dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dalam suasana yang berlangsung santai, Sultan duduk lesehan bersama peserta aksi di depan gerbang selatan Kepatihan untuk mendengarkan sekaligus menanggapi berbagai tuntutan yang disampaikan.
Kehadiran langsung orang nomor satu di DIY tersebut sempat mendapat respons positif dari massa yang sejak siang melakukan orasi dan menyuarakan sejumlah persoalan daerah maupun nasional. Namun setelah dialog berlangsung, perwakilan demonstran menilai jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan dan masih menyisakan ketidakjelasan terkait tindak lanjut atas tuntutan yang mereka sampaikan.
Audiensi diawali dengan pembacaan sejumlah tuntutan yang menjadi fokus gerakan Aliansi Jogja Memanggil. Massa mendesak Pemerintah Daerah DIY untuk mencabut Peraturan Gubernur mengenai Jaga Warga dan aturan pembatasan aksi unjuk rasa di kawasan Sumbu Filosofi. Selain itu, mereka meminta adanya kebijakan yang menjamin upah layak bagi buruh, penyelesaian kasus pembangunan Stadion Mandala Krida, serta penghentian tindakan yang dinilai sebagai kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan pengemudi ojek daring.
Menanggapi desakan pencabutan regulasi Jaga Warga dan pembatasan demonstrasi, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan pemerintah daerah bersedia melakukan evaluasi apabila aturan tersebut dianggap menghambat proses demokrasi. Meski demikian, Sultan menegaskan bahwa regulasi tersebut pada awalnya disusun untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan warga.
Menurut Sultan, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. Karena itu, kebijakan yang diterbitkan selama ini tidak hanya mempertimbangkan aspek kebebasan berekspresi, tetapi juga faktor keamanan publik yang mencakup pencegahan kriminalitas, kenakalan remaja, hingga penyalahgunaan narkotika.
Dalam dialog tersebut, Sultan juga mengingatkan bahwa pemerintah harus melihat persoalan keamanan secara menyeluruh. Ia menyebut perlindungan terhadap masyarakat menjadi salah satu prioritas utama yang harus dijaga oleh pemerintah daerah. Karena itu, evaluasi terhadap regulasi tetap akan mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
