DIY Tegaskan Dukungan Program Nasional di Rakornas 2026
- Humas Pemda DIY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (02/02/2026).
Rakornas yang dibuka Presiden RI Prabowo Subianto mengangkat tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.” Forum ini menjadi ajang penyelarasan kebijakan agar program nasional dapat berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab serta pengabdian penuh kepada rakyat. Ia juga menyoroti strategi transformasi bangsa melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, dan program hasil terbaik cepat. Swasembada pangan dan energi disebut sebagai fondasi utama peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Jika semangat ini sungguh berasal dari hati, saya yakin masa depan bangsa kita aman dan berhasil,” ungkap Presiden.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, Rakornas tahun ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden untuk memperkuat kesamaan langkah antara pusat dan daerah. Tahun 2026 juga menjadi tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029 yang menuntut sinergi lebih kuat.
Pemda DIY menyatakan kesiapan mendukung sejumlah program prioritas, seperti Program Makan Bergizi Gratis, penguatan Koperasi Merah Putih, pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan sampah terpadu dengan pendekatan zero waste. Program-program tersebut dinilai sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi komitmen DIY.
Rakornas kali ini diikuti 4.011 peserta dari seluruh provinsi, kabupaten/kota, serta unsur Forkopimda. Pemda DIY memandang forum ini sebagai momentum strategis untuk memastikan kebijakan nasional dapat diadaptasi sesuai karakteristik daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045.
