Imigrasi Catat 17.597 Tindakan Administratif Keimigrasian hingga September 2026
- Dok. Kemenimipas
BANDUNG, VIVA Jogja - Ditjen Imigrasi mencatat 17.597 tindakan administratif keimigrasian sepanjang Januari hingga September 2026.
Angka tindakan administratif keimigrasian tersebut menunjukkan ketegasan petugas dalam menindak pelanggaran warga negara asing.
Secara rinci, petugas melakukan 5.310 pembatalan izin tinggal serta mengeksekusi 5.310 deportasi terhadap pelanggar.
Selanjutnya, jajaran imigrasi mengajukan 3.950 usulan penangkalan serta melakukan 3.022 pendetensian bagi WNA bermasalah.
Selain itu, petugas menerbitkan 5 larangan berada di suatu tempat tertentu untuk menjaga ketertiban wilayah Indonesia.
Pada periode sama, penyidik mencatat 30 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan 89 tersangka tindak pidana.
Sebanyak 62 tersangka kini masih menjalani penyidikan, 20 memasuki tahap P21, dan 7 telah mendapat putusan inkrah.
Berdasarkan kewarganegaraan, tersangka terbanyak berasal dari Malaysia sebanyak 34 orang dan RRT mencapai 20 orang.
Kemudian, penyidik menindak 10 tersangka asal Pakistan, 9 warga Bangladesh, serta 5 tersangka dari Filipina.
Optimalkan Pengawasan Digital Perkuat Penindakan
Guna mempercepat deteksi pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian, pemerintah memperkuat pengawasan digital.
Pembahasan strategi ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penindakan di Bandung pada 13-16 Oktober 2026.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menekankan pentingnya kualitas data akurat serta kesiapan petugas lapangan.
“Digitalisasi pengawasan keimigrasian memastikan data yang kita miliki akurat, mutakhir, dan dapat ditindaklanjuti,” ujar Hendarsam.
Oleh karena itu, imigrasi mengoptimalkan aplikasi APOA, Subject of Interest atau SOI, dan APGAKUM Pengungsi secara terpadu.
Pengelola penginapan memakai APOA untuk melapor, sedangkan SOI mendeteksi individu berisiko tinggi pada sistem SIMKIM.
Sementara itu, APGAKUM memantau pengungsi lewat fitur geotagging usai sukses menjalani uji coba di Rudenim Semarang.
Menurutnya, sistem terintegrasi ini membuat tindakan administratif keimigrasian berjalan lebih terarah dan akuntabel.
Akhirnya, Hendarsam menegaskan bahwa teknologi wajib berjalan beriringan dengan integritas seluruh petugas imigrasi.
“Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan integritas dan profesionalisme petugas agar pengawasan efektif,” pungkasnya.
Langkah tegas tersebut mewujudkan komitmen Imigrasi untuk Rakyat melalui penegakan aturan yang tetap humanis.