Imigrasi Catat 17.597 Tindakan Administratif Keimigrasian hingga September 2026

Petugas Imigrasi saat memeriksa sejumlah pekerja WNA.
Sumber :
  • Dok. Kemenimipas

BANDUNG, VIVA Jogja - Ditjen Imigrasi mencatat 17.597 tindakan administratif keimigrasian sepanjang Januari hingga September 2026.

img_title Strategi Paspor Haji Jemput Bola Bantu Calon Jemaah Lanjut Usia di Daerah

​Angka tindakan administratif keimigrasian tersebut menunjukkan ketegasan petugas dalam menindak pelanggaran warga negara asing.

​Secara rinci, petugas melakukan 5.310 pembatalan izin tinggal serta mengeksekusi 5.310 deportasi terhadap pelanggar.

img_title Evaluasi Capaian Kinerja, Imigrasi Wonosobo Borong Delapan Penghargaan Kinerja

​Selanjutnya, jajaran imigrasi mengajukan 3.950 usulan penangkalan serta melakukan 3.022 pendetensian bagi WNA bermasalah.

​Selain itu, petugas menerbitkan 5 larangan berada di suatu tempat tertentu untuk menjaga ketertiban wilayah Indonesia.

img_title Imigrasi Gandeng KPK Perkuat Integritas Layanan Keimigrasian

​Pada periode sama, penyidik mencatat 30 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan 89 tersangka tindak pidana.

​Sebanyak 62 tersangka kini masih menjalani penyidikan, 20 memasuki tahap P21, dan 7 telah mendapat putusan inkrah.

​Berdasarkan kewarganegaraan, tersangka terbanyak berasal dari Malaysia sebanyak 34 orang dan RRT mencapai 20 orang.

​Kemudian, penyidik menindak 10 tersangka asal Pakistan, 9 warga Bangladesh, serta 5 tersangka dari Filipina.

​Optimalkan Pengawasan Digital Perkuat Penindakan

​Guna mempercepat deteksi pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian, pemerintah memperkuat pengawasan digital.

​Pembahasan strategi ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penindakan di Bandung pada 13-16 Oktober 2026.

​Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menekankan pentingnya kualitas data akurat serta kesiapan petugas lapangan.

​“Digitalisasi pengawasan keimigrasian memastikan data yang kita miliki akurat, mutakhir, dan dapat ditindaklanjuti,” ujar Hendarsam.

​Oleh karena itu, imigrasi mengoptimalkan aplikasi APOA, Subject of Interest atau SOI, dan APGAKUM Pengungsi secara terpadu.

​Pengelola penginapan memakai APOA untuk melapor, sedangkan SOI mendeteksi individu berisiko tinggi pada sistem SIMKIM.

​Sementara itu, APGAKUM memantau pengungsi lewat fitur geotagging usai sukses menjalani uji coba di Rudenim Semarang.

​Menurutnya, sistem terintegrasi ini membuat tindakan administratif keimigrasian berjalan lebih terarah dan akuntabel.

​Akhirnya, Hendarsam menegaskan bahwa teknologi wajib berjalan beriringan dengan integritas seluruh petugas imigrasi.

​“Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan integritas dan profesionalisme petugas agar pengawasan efektif,” pungkasnya.

​Langkah tegas tersebut mewujudkan komitmen Imigrasi untuk Rakyat melalui penegakan aturan yang tetap humanis.