Sediakan 198 Jenis Layanan, Bupati Sleman Resmikan Gedung Baru Mal Pelayanan Publik

Bupati Sleman Resmikan Gedung Baru Mal Pelayanan Publik
Sumber :
  • jogja.viva.co.id/ Cahyo PE

Jogja, VIVA Jogja – Pemerintah Kabupaten Sleman meresmikan gedung baru Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman yang bertempat di Kompleks Perkantoran Pemkab Sleman, Kamis 12 Desember 2024 lalu.

Refleksi Akhir Tahun: Konsistensi TVRI Dalam Mengawal Spirit NKRI dan Demokrasi

Peresmian dilakukan secara langsung oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo yang ditandai dengan penandatanganan prasasti gedung baru. Dalam laporannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Susmiarto menyampaikan bahwa MPP Kabupaten Sleman ini telah beroperasi sejak 15 Mei 2019 yang melibatkan 17 instansi, dengan 103 jenis layanan.

Susmiarto mengatakan Dengan jumlah instansi yang bergabung di gedung baru MPP Sleman ini bertambah menjadi 39 instansi, dengan 198 jenis layanan. Gedung MPP yang baru, sambung Susmiarto berdiri diatas tanah seluas 5.263 meter persegi dengan bangunan seluas 9.922,15 meter persegi yang terdiri dari 4 lantai.

40 Tahun Larissa dan Komitmen Terus Gunakan Bahan Alami Untuk Kecantikan

"Lantai satu dan lantai dua dipergunakan untuk pelayanan publik, lantai tiga dan lantai empat dipergunakan untuk ruang kantor DPMPTSP yang dilengkapi dengan Command Center," ungkap Susmiarto.

Susmiarto mengatakan bahwa gedung baru MPP Sleman juga dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana, mulai dari tenant atau loket pelayanan, Co Working Space, sarana bagi disablilitas, serta berbagai fasilitas lainnya.

Haedar Nasir Terima Anugerah Hamengku Buwono IX dari UGM

Sementara itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan bahwa gedung baru MPP Kabupaten Sleman ini merupakan bukti komitmen Sleman dalam mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat.

"MPP hadir sebagai sebuah terobosan pemerintah dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau. Semoga keberadaan MPP langsung menjadi sentra pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud implementasi reformasi birokrasi," jelas Kustini.

Halaman Selanjutnya
img_title