BEM KM UGM Desak Presiden Tinjau Ulang Efisiensi Anggaran
- jogja.viva.co.id/ Fuska SE
Jogja, VIVA Jogja – Berbagai elemen mahasiswa telah elakukan aksi demonstrasi yang menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro kondisi rakyat. Demikian halnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Gadjah Mada yang turut ikut serta dalam aksi protes terhadap pemerintah.
Ketua BEM-KM UGM, Tiyo Ardianto mengatakan pihaknya meminta Presiden perlu meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran terutama pemangkasan anggaran menyangkut pendidikan, kesehatan, fasilitas dan pelayanan publik perlu dikaji secara mendalam dengan menimbang kepentingan masyarakat. “Kita minta Presiden untuk meninjau ulang,” kata Tiyo Ardianto, Selasa (18/02/2025).
Dikatakan Tiyo, anggaran sektor pendidikan yang dialokasikan selama ini sebenarnya belum ideal untuk menopang pendidikan dasar, mengalah hingga jenjang pendidikan tinggi. Bahkan isu mengenai kelayakan sarana dan prasarana pendidikan, hingga gaji guru honorer masih belum diatasi oleh pemerintah.
Namun anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang mulanya sejumlah Rp33,5 triliun dipangkas sebesar Rp8 triliun hingga menyisakan Rp25,5 triliun untuk dikelola sepanjang tahun. Keputusan ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen pemerintah untuk memprioritaskan sektor pendidikan. Apalagi pemangkasan anggaran di Kemendiktisaintek RI.
“PTN pastilah tambah pusing karena harus mencari tambahan dana. Jalan keluar paling gampang? Naikkan UKT. Siapa yang jadi korban? Mahasiswa, orang tua, dan masyarakat Indonesia yang harus menguburkan mimpinya untuk kuliah hanya karena tak ada biaya,” jelas Tiyo.
Walaupun pemerintah baru-baru ini memberikan respon bahwa tidak akan ada kenaikan UKT dan program KIP-K tetap dijalankan, namun menurutnya sangat disayangkan bahwa sejak awal pemerintah mengorbankan anggaran pendidikan dalam kebijakan efisiensi anggaran.
Masih ada kemungkinan pemerintah kembali melakukan pemotongan anggaran. Pasalnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memuat arahan untuk menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Tiyo menilai, tidak bijak jika efisiensi anggaran dijalankan sedemikian rupa untuk mendukung program yang sejak awal sulit untuk ditopang APBN, seperti program MBG.
