Kenaikan Harga Minyak Dunia, Ekonom UGM Ingatkan Risiko Sosial dan Ekonomi

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Ketidakpastian global yang semakin meningkat akibat konflik geopolitik di Timur Tengah menjadi sorotan serius bagi kalangan akademisi di Indonesia. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof Dr rer.soc. R Agus Sartono, menilai kondisi ini menimbulkan dilema besar dalam pengelolaan pembiayaan negara. Menurutnya, eskalasi konflik yang melibatkan negara-negara besar berpotensi memicu perang berkepanjangan, sebagaimana pernah terjadi di Vietnam, Afganistan, maupun Irak. Situasi semakin rumit ketika Iran membatasi akses di Selat Hormuz, yang berdampak langsung pada suplai minyak global dan mendorong kenaikan harga energi dunia. Hal ini berimbas pada terganggunya perdagangan internasional, meningkatnya biaya logistik, serta ancaman krisis energi yang bisa berujung pada krisis ekonomi.

Baca Juga

Kemiskinan DIY Menurun, Ketimpangan Masih Jadi Tantangan

Agus menekankan bahwa Indonesia sebagai negara net importir minyak akan menghadapi tekanan berat akibat lonjakan harga minyak dunia. Pemerintah dihadapkan pada dua pilihan kebijakan yang sama-sama sulit: menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) atau melakukan efisiensi anggaran melalui rasionalisasi program pembangunan. Kenaikan harga BBM dinilai berisiko besar terhadap daya beli masyarakat dan berpotensi mendorong inflasi. Sementara itu, opsi efisiensi anggaran berarti menunda program yang tidak mendesak, termasuk rasionalisasi pembiayaan pembangunan. Ia menambahkan, jika pemerintah memilih menaikkan harga BBM, maka perlu diimbangi dengan pemberian bantuan tunai seperti yang pernah dilakukan saat pandemi COVID-19, agar dampak sosial-ekonomi tidak semakin memperburuk kondisi masyarakat.

Dalam konteks efisiensi, Agus menyoroti kebijakan work from home (WFH) yang sempat diterapkan saat pandemi. Menurutnya, meski kebijakan ini dapat menekan biaya operasional, distribusi manfaatnya tidak merata. Pegawai mungkin diuntungkan dengan penghematan biaya transportasi, namun kelompok masyarakat miskin tidak mendapat afirmasi serupa. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi harus benar-benar mempertimbangkan keadilan distribusi manfaat.

Baca Juga

BSN Tetapkan SNI G2R Tetrapreneur, Gotong Royong Jadi Standar Nasional Wirausaha

Salah satu program yang menjadi perhatian Agus adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengusulkan agar program ini dirasionalisasi dengan menyesuaikan pemberian hanya pada hari efektif sekolah, yakni sekitar 190 hari dalam setahun. Dengan asumsi biaya Rp15.000 per siswa per hari dan total penerima 55,28 juta siswa, kebutuhan anggaran mencapai Rp157,55 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan alokasi awal. Selisih anggaran dapat dialihkan untuk membantu keluarga miskin atau membiayai program lain yang lebih produktif. Agus juga menyarankan agar sasaran program diprioritaskan hanya kepada 40 persen siswa dari keluarga miskin dan hampir miskin, sehingga pemborosan dapat ditekan.

Halaman Selanjutnya

Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan MBG harus hati-hati, terutama jika diterapkan saat pembelajaran daring. Mekanisme distribusi, kualitas makanan, hingga potensi manipulasi masa kedaluwarsa menjadi tantangan serius. Agus menilai kualitas gizi harus tetap dijaga agar program tidak sekadar berjalan demi kepentingan pihak tertentu. Ia juga menyoroti narasi pemerintah yang menyebut anggaran MBG tidak berasal dari anggaran pendidikan. Menurutnya, hal itu kurang tepat karena dalam regulasi APBN 2026, MBG tercatat sebagai bagian dari pendanaan pendidikan.