KSPSI DIY : Kebijakan Efisiensi Mengancam 10.000 Pekerja Sektor Wisata DIY
- Istimewa
Untuk tetap bisa menjalankan bisnisnya, rata-rata hotel hanya mengandalkan dari event buka bersama, “Kamar dan ruang meeting yang biasanya untuk agenda dari pemerintahan sudah tidak bisa menghasilkan revenue,” terangnya lagi.
Krisna juga memaparkan, saat ini terjadi penurunan tamu sekitar 60 persen, dan untuk paket MICE sudah 100 persen.
Dalam kesempatan yang sama Ketua KSPSI DIY Waljid Budi L menambahkan bahwa saat ini ada tidak kurang 10.000 pekerja yang bergantung kepada sektor pariwisata terancam masa depannya .
Dari data yang ada saat ini di tahun 2024 DIY terdapat 2.000 hotel berbintang dan non bintang dan di hotel hotel tersebut para pekerja menggantungkan hidup keluarganya. “Bahkan beberapa hotel di Yogya sudah meliburkan karyawannya. Ada yang sudah memberlakukan cuti tanpa gaji, sedangkan yang pekerja harian atau daily worker sudah di berhentikan sampai kondisi pulih,” terang Waljid .
Sementara Waljito dari divisi hukum dan advokasi KSPSI DIY menambahkan, bahwa Kebijakan PP No 1 Tahun 2025 berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi pendapatan masyarakat yang bergantung pada pariwisata di Yogyakarta.
"Dunia pariwisata terancam oleh kebijakan yang tidak mendukung, mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan dan dampak negatif pada perekonomian lokal. Kebijakan PP No 1 Tahun 2025 dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan pariwisata di Yogyakarta dan mengurangi kepuasan wisatawan."tegasnya.
Dia juga menambahkan bahwa pihaknya akan berusaha untuk bisa berdiskusi dengan para Wakil Rakyat, sehingga tidak kebijakan pemerintah daerah mampu memberikan solusi terkait hal ini
