Negara telah Gagal Berantas Judi Online
- bing
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Komitmen pemerintah untuk memberantas jufi online masih dipertanyakan mengingat kuatnya jaringan judi online yang berpusat di Kamboja yang menyasar dana masyarakat Indonesia.
Sosiolog UGM Andreas Budi Widyanta menjelaskan, sejak era teknologi digital masuk, judi online juga menjadi bagian dari tantangannya. ‘Sebuah sistem yang dibuat dengan gamifikasi, sehingga memunculkan rasa senang dan kenikmatan sehingga orang akan terus bermain,” ujar Widyanta, Selasa (22/04/2025).
Menurutnya, banyak orang yang belum menyadari bahwa kalah atau menang dalam judi online bukan soal peruntungan, namun merupakan bagian dari sistem yang mengatur dan memunculkan rasa kecanduan. Pada akhirnya, sistem tersebut sudah didesain untuk memberikan untung bagi korporasi.Ditambah kemudahan akses dan simplifikasi pada sistem judi online juga menjadi faktor terbesar seseorang terjerat di dalamnya.
Disampaikan Widyanta, ekosistem digital sangat mendukung aksesibilitas judi online, seperti tautan mobile banking atau layanan top-up dan juga pinjaman online. Sistem digital memungkinkan layanan-layanan tersebut saling terhubung sehingga korban dapat menyalurkan uang hanya dengan beberapa kali sentuhan di layar gawai.
“Lingkaran setan itu saling terhubung, korban jadi sulit punya kontrol atas hawa nafsu dan kecanduan mereka,” terang Widyanta.
Indonesia dengan jumlah populasi mencapai 284 juta jiwa tentu merupakan pasar yang empuk bagi korporasi judi online. Apalagi berdasarkan data, jumlah pengguna internet terus naik setiap tahunnya. Menurut Widyanta, bisa jadi fenomena judi online juga dimanfaatkan dalam technopolitics sebagai alat intervensi atau eksploitasi politik. “Polemik judi online bukan masalah yang mengakar kuat pada satu sektor tertentu, melainkan sudah menjaring di berbagai sektor, saling terhubung, dan sulit ditangani,” ujarnya.
Sementara, isu keterlibatan politikus Indonesia dalam jaringan judi online, Widyanta mengakui bahwa bukan rahasia lagi jika siapapun bisa terlibat dalam sistem judi online ini. Judi online menyasar tanpa pandang bulu, tidak terpaku pada status ekonomi, jabatan, kewarganegaraan, siapapun bisa terjerat dalam sistem sebagai korban maupun pelaku. “Tidak aneh juga jika pejabat publik terlibat atau ada afiliasi partai politik tertentu. Ini menunjukkan bahwa negara tidak tunggal, pejabat sendiri bisa ambil bagian,” papar Widyanta.
