Perkara Belum Selesai, Mbah Tupon malah Digugat Perdata
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Tupon Hadi Suwarno atau Mbah Tupon (68), warga RT 4, Padukuhan Ngentak, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, yang menjadi korban mafia tanah, justru menjadi tergugat dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor perkara 67/Pdt.G/2025/PN Btl.
Tim kuasa hukum Mbah Tupon, Sukiratnasari membenarkan bahwa kliennya digugat secara Perdata oleh Muhammad Achmadi sebagai pihak yang menggadaikan tanah milik Mbah Tupon dan Indah Fatmawati yakni nama yang ada dalam sertifikat tanah milik Mbah Tupon.
Gugatan untuk perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Muhammad Achmadi dan Indah Fatmawati terhadap Triono alias Tri Kumis, Triyono (Turut Tergugat 1), Anhar Rusli (Turut Tergugat 2), dan Tupon Hadi Suwarno (Turut Tergugat 3).
Dalam gugatannya, ada permintaan untuk pergantian kerugian meteril senilai Rp 500 juta yang ditujukan kepada Triono, dan Kerugian Immaterial sebesar Rp 1 miliyar atas beredarnya kasus di media sosial. Penggugat mengalami kerugian total dana sekitar Rp500 juta saat ikut membantu pengobatan Mbah Tupon, dan perkara ini akan disidangkan perdana pada 1 Juli 2025.
"Di dalamnya memang tidak ada konsekuensi spesifik untuk Mbah Tupon harus membayar apa-apa, karena mungkin sebagai pemegang awal sertifikat tanah," ucapnya.
Menurutnya, gugatan ini berpotensi akan mempengaruhi penyidikan dari Polda DIY yang juga menyebutkan penggugat sebagai dua dari tujuh tersangka.
Dikatakan, sejak awal Mbah Tupon tidak ingin jual tanah berikut dua rumahnya, jika para penggugat memiliki niat baik, maka perlu klarifikasi terhadap pemilik tanah dan rumah saat ingin membeli.
“Tetapi ini enggak, tiba-tiba saja tanah sudah jadi agunan dan ditagih pihak pemberi kredit karena tidak membayar. Jadi posisi Mbah Tupun sesungguhnya tetap korban,” katanya.
Terpisah, Humas PN Bantul, Gatot Raharjo membenarkan, mengungkapkan Achmadi dan Indah melakukan gugatan melalui kuasa hukum yang sebelumnya telah membuat laporan di Polda DIY yang berkaitan dengan perbuatan tergugat yakni Mbah Tupon. Namun, Mbah Tupon di sini ditulis sebagai tergugat 3. Achmadi dan Indah mengajukan gugatan untuk mengganti nilai kerugian.
Penggugat merasa sangat dirugikan dengan tindakan tergugat yang telah melawan hukum dan merugikan para penggugat baik materiil maupun immateriil.
“Proses persidangan Perdata membutuhkan waktu cukup lama atau maksimal lima bulan ke depan,” katanya.
Desak Polda DIY
Anak sulung Mbah Tupon, Heri Setiawan mendesak Polda DIY segera merilis daftar tersangka kasus mafia tanah yang menimpa orang tuanya.
Menurut Heri, sejak Mei lalu pihak kepolisian sempat menjanjikan akan merilis para tersangka pada awal Juni. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan. “Polda DIY segera rilis tersangkanya. Katanya bulan ini mau rilis tersangka,” jelasnya.
Heri juga mengungkapkan adanya tambahan dua nama tersangka yang tidak masuk dalam laporan awal ke polisi, yakni Fitri dan M Ahmadi. Keluarga Mbah Tupon berharap hukum ditegakkan seadil-adilnya, termasuk dalam upaya mengembalikan hak atas tanah dan dua rumah, yang sudah berganti nama pemilik.
Sementara itu dari Polda DIY, Kepala Bidang Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan juga belum memberikan keterangan resmi terkait dengan penetapan tersangka dalam kasus tanah Mbah Tupon.
