Standar Garis Kemiskinan RI Harus Direvisi

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Bank Dunia atau World Bank telah menaikkan garis kemiskinan dunia dengan mempertimbangkan adopsi ukuran paritas daya beli terbaru yang menyebabkan sebesar 68,3% atau 194,72 juta jiwa penduduk Indonesia masuk dalam garis kemiskinan dan Dewan Ekonomi Nasional juga berencana akan merevisi garis kemiskinan nasional, karena indikator garis kemiskinan saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Baca Juga

Pelantikan Pejabat Pemkot Yogya di Sungai Winongo: Simbol Empati dan Kepedulian Lingkungan

Menanggapi hal ini, Dosen Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM Nurhadi mendukung usulan tersebut, namun ia menekankan perlunya strategi yang cermat untuk mengantisipasi implikasi politik dan kebijakan dari perubahan standar garis kemiskinan nasional. “Kalau kita lihat, memang garis kemiskinan yang digunakan saat ini sudah kurang relevan,” kata Nurhadi, Rabu (25/6/2025) di Kampus UGM.

Nurhadi menyebutkan beberapa alasan utama, yakni pertama, tidak lagi mencerminkan harga-harga aktual di masyarakat. Kedua, karena diperlukan penyesuaian agar data Indonesia kompatibel dengan standar global. Dan ketiga, karena pendekatan pengukuran kemiskinan yang digunakan selama ini sudah saatnya diperbarui.

Baca Juga

RI Rencanakan Pembangunan PLTN, UGM Siap Dukung dari Sisi SDM

Ia kemudian menekankan pentingnya menggunakan Multidimensional Poverty Index (MPI) atau Indeks Kemiskinan Multidimensi yang mengukur kemiskinan bukan hanya berdasarkan pendapatan, tetapi juga berdasarkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan perumahan. Metode ini menurutnya, memberikan gambaran lebih utuh. “Misalnya, ada rumah tangga yang secara ekonomi cukup, tapi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan sangat terbatas, mereka seharusnya juga termasuk dalam kategori miskin,” katanya.

Namun demikian, ia juga menggarisbawahi bahwa usulan revisi ini juga memunculkan sejumlah kekhawatiran yang memiliki landasan yang kuat. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi lonjakan angka kemiskinan secara statistik. Berdasarkan standar Bank Dunia, jika Indonesia menggunakan kategori lower middle-income country, maka tingkat kemiskinan bisa melonjak hingga sekitar 20 persen. Jika menggunakan upper middle-income country, jumlahnya bahkan bisa mencapai sekitar 60 persen. “Ini bisa menimbulkan persepsi negatif bahwa pemerintah gagal mengurangi kemiskinan. Padahal yang terjadi adalah perubahan standar pengukuran,” katanya.

Baca Juga

Mayoritas Pekerja Indonesia Masih Informal, Ekonom UGM Dorong Perlindungan Ketenagakerjaan

Ia menekankan bahwa dukungan terhadap revisi garis kemiskinan harus bersyarat dan dibarengi dengan strategi yang matang. Setidaknya ada empat strategi utama yang diusulkan. Pertama, penggunaan standar yang moderat. Ia menyarankan agar perhitungan garis kemiskinan ini menggunakan standar lower middle-income country agar angka kemiskinan meningkat secara wajar dan tidak drastis. Kedua, transisi data yang transparan dengan menampilkan data kemiskinan dalam dua versi (garis lama dan garis baru) secara bersamaan agar publik dapat memahami konteks perubahan tersebut.

Halaman Selanjutnya

Strategi ketiga, Nurhadi menyampaikan, perlu adanya upaya pemerintah melakukan edukasi dan komunikasi publik yang aktif. Edukasi ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kenaikan angka kemiskinan bukan karena memburuknya kondisi perekonomian, melainkan karena adanya perubahan metode pengukuran, yaitu garis ukur dinaikkan untuk mencerminkan realitas yang lebih akurat. Terakhir, penyesuaian bentuk intervensi kebijakan yakni dengan memisahkan intervensi antara kelompok miskin lama dengan kelompok miskin baru. “Kelompok miskin baru ini sebaiknya lebih ditekankan untuk mendapatkan program pemberdayaan, bukan sekadar bantuan konsumtif,” jelasnya.