Usulan Program MBG Dibiayai APBDes Mencuat, Ini Alasan Kepala Desa di Jepara

Sejumlah desa usulkan MBG dibiayai APBDes ke Bupati Jepara
Sumber :
  • arif poernomo

JEPARA, VIVAJogja- Progam Makan Bergizi Gratis (MBG) memang sudah berjalan di wilayah Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Namun keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 02 yang berlokasi di Desa Ngabul ternyata terbatas.

img_title Ingin Sekolah Gratis untuk Siswa Berprestasi? Jepara Kini Punya SNT

Dapur MBG di Desa Ngabul hanya mampu memenuhi kebutuhan MBG 3000 siswa dari tiga desa, yakni Langon, Ngabul dan Tahunan.  Padahal di Kecamatan Tahunan ada 15 desa dengan puluhan ribu siswa, mulai dari tingkat PAUD/TK hingga SMA atau sederajat. 

“Kita ingin anak-anak pelajar di desa kami juga dijangkau progam MBG,” ujar Kepala Desa Petekeyan, Rohman. 

img_title Wiwit, Jangan Ada Anak Jepara Gagal Sekolah karena Biaya

Bupati Witiarso berdialog dengan warga saat program ngantor di desa

Photo :
  • arif poernomo

Rohman mengusulkan agar progam MBG bisa dijalankan di tingkat desa. Anggarannya berasal dari APBDes masing-masing desa. Berdasar ketentuan sekitar 20 persen APBdes, memang dialokasikan untuk ketahanan pangan.

img_title 240 Hektare Budidaya Rumput Laut Karimunjawa Mulai Digarap, KKP Siapkan Rp9 Miliar

“Mohon solusinya kepada Bupati Jepara apakah bisa menggunakan anggaran itu,” tukas Rohman.

Merespon usulan itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengaku sedang mengkaji usulan terkait progam MBG tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait boleh tidaknya APBDes digunakan untuk mengcover progam MBG. 

“Kita kaji dan koordinasi dulu dengan BGN (Badan Gizi Nasional). Termasuk terkait kepastian pembayarannya,” ucapnya.

Jika mendapat lampu hijau, Bupati ingin progam MBG tidak hanya diurusi satu desa, namun melibatkan beberapa desa. Hal ini karena progam MBG membutuhkan biaya besar sekitar Rp 1,2 miliar hingga Rp 2 miliar. 

Menurutnya hal itu akan mudah tercapai jika desa-desa membentuk Bumdesma. Tiap desa patungan menyetor modal sehingga terkumpul sesuai nominal yang dibutuhkan. 

“Semisal satu desa modal Rp 200 juta, kalau sendirian butuh 6 tahunan. Tapi kalau enam desa bikin bumdesma maka bisa langsung jalan,” jelasnya.

Bupati Witiarso menilai, jika progam ini bisa dijalankan maka akan bisa menyumbang PAD desa. Ujungnya juga bisa meningkatkan perekonomian di desa.

“Progam ini strategis karena Kopdes (Koperasi Desa Merah Putih) tidak menggarap MBG,” tandasnya. 

Karena itu, Pemerintah desa di wilayah Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara diwacanakan membentuk badan usaha desa bersama (Bumdesma) untuk menggarap progam Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Halaman Selanjutnya
img_title