Forum BEM DIY Tuntut Pemilu 2024 Diulang, Ini Alasannya

Jogja –Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-DIY meminta agar penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2024 diulang. Forum BEM yang berisikan 52 BEM dari berbagai kampus di DIY ini menilai Pemilu 2024 telah direkayasa untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).

Koordinator Forum BEM se-DIY Gunawan Haramain menilai Pemilu 2024 yang seharusnya menjadi pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia justru digunakan para elit politik untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang mencederai nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Gunawan membeberkan Forum BEM se-DIY menemukan fakta-fakta di lapangan tentang masifnya kecurangan dan pelanggaran yang terjadi di Pemilu 2024. Selain itu dari penggalian data yang dilakukan tim IT Forum BEM se-DIY ditemukan pula adanya kejanggalan-kejanggalan dalam aplikasi Sirekap dan Pemilu2024.kpu.go.id.

"Temuan kami pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 ada kesalahan Input data di 2.447 TPS saat melakukan rekapitulasi Pilpres 2024 di Sirekap KPU. Anomali data ini masih berpotensi bertambah karena proses scraping masih terus berjalan," ujar Gunawan, Rabu 21 Februari 2024.

"Kami juga menemukan kejanggalan di mana berdasarkan data scraping di Sirekap KPU data Pilpres yang diinput tidak bisa direvisi atau sekali input langsung dianggap final. Tapi untuk input data DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD bisa direvisi. Kenapa ini berbeda?" sambung Gunawan.

Gunawan menjabarkan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan ini bukan disebabkan oleh human error atau kesalahan manusia maupun kesalahan sistem. Gunawan menegaskan kejanggalan ini bersifat algoritmik.

Kesalahan bersifat algoritmik ini dianggap Gunawan memungkinkan sistem KPU sejak awal sudah direkayasa untuk memenangkan paslon tertentu. Gunawan pun mempertanyakan jika sejak awal sudah disiapkan lalu siapa perancang dan pembuat grand design dari kecurangan ini.

Sedangkan Ketua II Forum BEM se-DIY Ahmad Makarim Pramudita menyebut dari penelusuran yang dilakukan, pihaknya menemukan jika server Sirekap berada di luar negeri. Ahmad menerangkan situs pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di RRC, Perancis, dan Singapura.

Sedangkan layanan cloud, lanjut Ahmad, milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba. Penyimpanan data di luar negeri ini jelas-jelas melanggar Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Pasal 20 ayat 2 yang menyatakan:

"Penyelenggara sistem elektronik lingkup publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di wilayah Indonesia”.

"Jika KPU menyatakan server berada di dalam negeri, seharusnya bisa menunjukkan lokasinya dimana dan menyebutkan IP nya. Jika tidak, maka patut diduga peletakan server di luar negeri merupakan bagian dari desain rekayasa yang disengaja sejak awal," kata Ahmad.

Ahmad membeberkan sejak awal pelaksanaan Pemilu telah ada persekongkolan jahat untuk mengatur hasil Pilpres dan Pileg. 

Temuan lain, lanjut Ahmad adalah aksi money politik terjadi massif di berbagai daerah. Begitu juga dengan keberpihakan pejabat dan aparat untuk menekan masyarakat termasuk penggunaan fasilitas negara selama kampaye berlangsung.

Gunawan menambahkan dari berbagai pelanggaran dan kecurangan yang ditemukan Forum BEM se DIY tersebut, pihaknya mengeluarkan tiga tuntutan kepada pemerintah. 

"Pilpres dan pileg diduga kuat telah direkayasa sejak awal untuk memenangkan capres dan calon legislatif tertentu. Maka demi tegaknya demokrasi, hasil Pilpres dan Pileg 2024 harus dibatalkan," ucap Gunawan.

"Forum BEM se DIY menuntut agar dilakukan pemecatan dan penggantian seluruh komisioner KPU karena terbukti gagal melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil. Kami juga menuntut pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024 ulang di seluruh wilayah Indonesia. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami siap menggelar aksi-aksi jalanan," tegas Gunawan.