Nominasi Capres Cawapres Sarat Kepentingan, Pengamat: Parpol Pasti Abaikan Rekomendasi Musra
Jogja –Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Musyawarah Rakyat (Musra) merekomendasikan beberapa nama yang berpotensi untuk diusung menjadi capres cawapres 2024.
Dari beberapa kandidat capres cawapres yang diusulkan Musra relawan Jokowi, ada nama yang tak masuk dalam survei elektabilitas yang dibuat oleh beberapa lembaga survei. Bahkan ada sosok usulan Musra yang sama sekali tak pernah dilirik Lembaga survei sebagai sosok yang pantas sebagai cawapres.
Menurut Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.Comm., pengamat politik Universitas Brawijaya, penyampaian aspirasi yang dilakukan Musra belum lama ini merupakan bagian dari demokrasi. Meski penyampaian aspirasi dari Musra tersebut merupakan bagian dari demokrasi, namun belum tentu usulan tersebut bisa terwujud.
Dalam sistem politik di Indonesia yang saat ini berlaku, untuk dapat menjadi capres cawapres resmi, mereka harus didaftarkan oleh parpol peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam penentuan capres dan cawapres yang dilakukan oleh Musra, Anang mensiyalir adanya kepentingan kelompok tertentu yang ingin mengajukan calonnya untuk dapat diusung di pilpres 2024.
Ia juga mensiyalir adanya lembaga survei yang memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan capres cawapres tertentu dengan memasukan persentase tertentu kepada kandidat tertentu. Ketika menjelang pemilu, banyak kepentingan yang akan bermain. Anang melihat beberapa pihak yang memiliki kepentingan untuk bermain seperti lembaga survei, parpol, oligarki ekonomi.
Anang menambahkan, sejatinya hasil Musra atau survei hanya sebagai pemantik saja. Sehingga dampak besar atau kecilnya pematik tersebut ditentukan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan tersebut.
