Pekerja Informal RI Masih Tinggi, Cermin Kemiskinan Struktural yang Mengakar

Pekerja informal cermin kemiskinan struktural
Sumber :
  • Istimewa

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 mengungkapkan bahwa proporsi pekerja di sektor informal Indonesia mencapai 59,4%. Angka ini tergolong tinggi dan menjadi salah satu penghambat utama dalam mewujudkan ambisi Indonesia menjadi negara maju. Rendahnya penyerapan tenaga kerja formal serta menurunnya jumlah pekerja dengan jam kerja penuh disebut sebagai faktor utama di balik fenomena ini.

img_title Merangkai Wajah Ekonomi Indonesia dari Pintu ke Pintu

Menurut ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu, tingginya angka pekerja informal memiliki korelasi erat dengan kemiskinan struktural yang masih mengakar. Ia menekankan bahwa keterbatasan lapangan kerja formal menjadi penyebab utama. “Salah satu pilar penting dalam pengentasan kemiskinan adalah kebijakan ketenagakerjaan aktif (active labor policy), yakni menyediakan pekerjaan yang layak dan berkualitas. Walaupun tingkat pengangguran terbuka mungkin terlihat rendah, yakni di bawah 5%, banyak pekerja sebenarnya berada dalam kondisi underemployment atau bekerja di sektor informal dengan jam kerja yang tidak mencukupi,” jelas Wisnu dalam pernyataannya, Kamis (30/10/2025).

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur dan jasa turut mendorong peralihan tenaga kerja ke sektor informal yang dinilai lebih fleksibel. Selain itu, banyak lulusan perguruan tinggi dan pekerja terpaksa masuk ke sektor informal yang tidak sesuai dengan kompetensi mereka akibat terbatasnya pilihan pekerjaan. Wisnu menyebut fenomena ini sebagai “pelampung” bagi angkatan kerja yang tidak terserap oleh sektor formal. “Kemiskinan struktural dan minimnya lapangan kerja formal merupakan akar dari persoalan ini,” tegasnya.

img_title Dukungan Penuh Bupati dan Wali Kota DIY untuk Sensus Ekonomi 2026, Fondasi Kebijakan Inklusif Berbasis Data

Wisnu juga menilai bahwa isu upah minimum bukanlah penyebab utama tingginya angka pekerja informal. Menurutnya, yang lebih mendesak adalah rendahnya penyerapan tenaga kerja formal, berkurangnya jam kerja penuh, serta pertumbuhan pesat usaha rumah tangga informal. Ia mencontohkan bahwa sekitar 80% lapangan kerja baru yang tercipta antara tahun 2018 hingga 2024 berasal dari sektor usaha rumah tangga informal.

Untuk mengatasi persoalan ini, Wisnu merekomendasikan sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah. Di antaranya adalah mendorong pengembangan sektor-sektor produktif seperti industrialisasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja, serta memberikan dukungan agar usaha mikro dapat naik kelas dan masuk ke sektor formal.

Halaman Selanjutnya
img_title
img_title Tiga Kalurahan di Playen Gunungkidul Jadi Percontohan Desa Statistik