RKPD DIY 2027 Jadi Momentum Penentu Pembangunan
- Humas Pemda DIY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2027 dipandang sebagai dokumen strategis yang akan menentukan arah pembangunan daerah. Tidak hanya berfungsi sebagai pedoman tahunan, RKPD ini juga menjadi penutup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022–2027 sekaligus pijakan awal bagi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.
Dalam rapat penyusunan RKPD 2027 yang berlangsung di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa tahun 2027 memiliki arti penting karena menjadi titik akhir dari RPJMD lima tahunan. Ia menekankan bahwa seluruh upaya pembangunan harus diarahkan untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai, sekaligus menjadi fondasi kokoh bagi tahap pertama RPJPD.
Sri Sultan menjelaskan bahwa fase awal RPJPD akan difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerataan pembangunan terutama di kawasan selatan, serta transformasi ekonomi berbasis inovasi, budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Digitalisasi tata kelola pemerintahan juga menjadi agenda penting yang harus diwujudkan. Menurutnya, tantangan fiskal daerah yang terbatas harus dijawab dengan kebijakan terukur, sehingga RKPD 2027 mampu memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menjamin inklusivitas pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data yang akuntabel. Pemutakhiran, sinkronisasi, dan keterbukaan data harus menjadi budaya agar perencanaan tidak sekadar berbasis asumsi. Selain itu, pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama kawasan selatan, harus diperkuat tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga lewat pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha lokal, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menambahkan bahwa arah pembangunan 2027 akan menitikberatkan pada reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta inovasi teknologi informasi. Reformasi kalurahan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan aparatur dan optimalisasi pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat. Kawasan selatan akan dikelola secara berkelanjutan, sementara pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mendukung efektivitas pembangunan.
Made juga menguraikan strategi penurunan kemiskinan melalui pengembangan wirausaha komunitas dan penguatan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri. Literasi digital akan diperluas untuk mendukung aktivitas produktif masyarakat. Dalam bidang pendidikan, kebijakan diarahkan pada verifikasi anak tidak sekolah, pemberian beasiswa, serta penyediaan layanan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Pemerataan distribusi guru dan peningkatan sarana prasarana pendidikan, baik fisik maupun digital, juga menjadi prioritas untuk mendukung pembelajaran yang aman, inklusif, dan adaptif.
