Program Integrated Area Development menjadi Koneksi antar Stakeholder
- DOK
Jogja, VIVA JOGJA - Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Jogja-Jawa bersama dengan Fakultas Kehutanan UGM telah menandatangani kerjasama dalam program Integrated Area Development (IAD) yakni suatu koneksi antar stakeholder, termasuk dalam pengelolaan hutan, pada 23 September 2024, Balai IAD.
Kepala Balai PSKL Wilayah Jawa, Danang K Sakti dalam keterangan terlulisnya mengatakan, Kerjasama tersebut, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pengelolaan di hutan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitar hutan. Melalui IAD merupakan konsep kolaborasi bersama dengan para stakeholder untuk pengelolaan hutan lestari, yakni melalui perhutanan sosial.
Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Kehutanan UGM, Widiyatmo juga memaparkan, keterlibatan masyarakat menjadi penting untuk menjaga kelangsungan konsep IAD ini. “Untuk itu kami dari Fakultas Kehutanan UGM sangat mendukung" terangnya.
Widiyatno menambahkan bahwa terobosan ini juga akan mengembangkan pola-pola pengelolaan hutan yang tidak hanya berbasis pada kayu, melainkan juga pada hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan, serta mendukung perekonomian regional.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur DIY Kuncoro Cahyo Aji memaparkan, dalam pengembangannya IAD hakikatnya tetap berpedoman pada ekosistemnya terjaga masyarakatnya berpenghidupan layak maka pengembangan hutan istimewa akan berbasis pada indigenous culture dan ketersediaan pohon yg telah di tanam oleh masyarakat setempat serta menekankan pada embiro yang sudah ada di masyarakat.
"Di DIY sudah terdapat wana tematik yang menjadi karakter keistimewaan hutan di DIY, antara lain wana patra, wana kriya, wana husada dan wana boga yang menyesuaikan dengan potensi lokal,d an melalui program IAD ini harapannya nanti pengelolaan perhutanan sosial juga akan mampu menumbuhkan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan," ujar Kuncoro.
Sedang Kasubdit KUPS, Nur Faizin juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sudah diinisiasi sejak 22 Maret 2024 dan didorong untuk dapat terjalin kolaborasi dan sinergi multihelix, khususnya di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo.
