Mudik Gratis: Efisiensi Fiskal dan Dampak Sosial

 

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Setiap tahun menjelang Lebaran, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk program mudik gratis. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kawasan Jabodetabek, agar dapat pulang kampung ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatra dengan aman dan terjangkau. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini benar-benar efisien secara fiskal dan tepat sasaran?

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Hengki Purwoto menilai bahwa secara kapasitas, program mudik gratis masih sangat kecil dibandingkan total pergerakan pemudik nasional. Data menunjukkan bahwa jumlah perjalanan mudik secara nasional mencapai sekitar 144 juta pergerakan, dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa, yakni 70–80 juta perjalanan. Sementara itu, kapasitas program mudik gratis dari Jabodetabek ke Jawa dan Sumatra hanya sekitar 15 ribu orang, atau sekitar 0,01 persen dari total pergerakan.

Mengurangi Risiko Kecelakaan

Meski skalanya kecil, program mudik gratis tetap memiliki peran penting. Hengki menjelaskan bahwa sekitar 50 persen arus mudik dari Jabodetabek menuju wilayah timur Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, dan Nusa Tenggara. Sebagian kecil lainnya menuju Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Program mudik gratis biasanya menggunakan moda bus serta truk pengangkut sepeda motor.

Kelompok yang paling diuntungkan adalah masyarakat berdaya beli rendah, seperti buruh pabrik dan pelaku UMKM, yang biasanya mudik jarak jauh dengan sepeda motor. Dengan adanya program ini, mereka bisa beralih ke bus sehingga risiko kecelakaan di jalan raya dapat ditekan. Hal ini penting mengingat jalur mudik dari Jabodetabek ke Jawa dikenal rawan kecelakaan, terutama bagi pengendara motor.

Efisiensi fiskal suatu program dihitung melalui perbandingan antara manfaat sosial dan biaya sosial. Program mudik gratis mampu mengurangi eksternalitas negatif seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, serta tekanan berlebih pada infrastruktur jalan, jembatan, dan terminal.

Jika biaya penyelenggaraan mudik gratis sekitar Rp 2 miliar, maka pengurangan angka kecelakaan dan kerusakan infrastruktur dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi. Dengan kata lain, manfaat sosial yang dihasilkan bisa lebih besar daripada biaya fiskal yang dikeluarkan. Artinya, meskipun secara kuantitatif kecil, program ini tetap berpotensi efisien.

Intervensi Tarif dan Kegagalan Pasar

Lonjakan permintaan transportasi saat Lebaran sering memicu kenaikan tarif. Hengki menekankan bahwa jika sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, kondisi overload demand akan membuat tarif melambung tinggi karena suplai terbatas. Situasi ini bisa mendekati kegagalan pasar, di mana sebagian masyarakat tidak mampu membayar ongkos transportasi.

Program mudik gratis menjadi bentuk intervensi pemerintah yang lebih tepat dibandingkan pembatasan tarif ketat. Dengan cara ini, pemerintah tetap menjaga keberlanjutan usaha transportasi sekaligus melindungi kelompok masyarakat rentan.

Hengki menekankan bahwa pengelolaan mudik harus menjadi bagian dari manajemen transportasi regional yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat mengatur periode libur agar tidak terlalu singkat sehingga arus mudik lebih tersebar.

Dalam jangka menengah, penguatan fasilitas antar moda transportasi dan pengembangan sistem integrated ticketing perlu dilakukan. Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah harus meningkatkan kapasitas armada, memperkuat infrastruktur, menciptakan iklim industri transportasi yang menarik, serta mengembangkan bisnis penunjang seperti perusahaan ticketing dan asuransi.

“Transportasi umum harus menjadi andalan. Perencanaan layanan harus mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas secara simultan agar setiap tahun kita tidak menghadapi beban fiskal berulang dengan pola yang sama,” pungkas Hengki.