Bantul Perkuat Transparansi Pajak Lewat Aplikasi Digital PBB-P2

Aplikasi Digital PBB-P2 Bantul
Sumber :
  • Bing Image Creative

BANTUL, VIVA Jogja - Pemerintah Kabupaten Bantul resmi meluncurkan aplikasi digital untuk pemeliharaan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, dan inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat akurasi data pajak sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

img_title Pasar Teduh Resmi Dibuka, Pemkab Bantul Perluas Akses Pemasaran bagi Pelaku UMKM

Dalam sambutannya, Bupati Halim menegaskan bahwa akurasi data pajak selama ini menjadi tantangan besar. Banyak peralihan fungsi lahan yang tidak tercatat dengan benar, sehingga menimbulkan kerugian bagi daerah. “Kita sering menemui lahan yang sudah berubah menjadi ruko, kos-kosan, atau kafe, tetapi di sistem masih tercatat sebagai sawah. Jika tetap dianggap sawah, negara rugi dua kali karena pajak sawah di Bantul sudah kita nol-kan. Melalui aplikasi ini, kita ingin menertibkan demi keadilan,” tegasnya.

Halim menambahkan, digitalisasi ini merupakan bagian dari transformasi menuju Bantul Smart City. Ia menginstruksikan lurah dan pamong desa untuk aktif menggunakan sistem baru ini, mengingat mereka adalah pihak yang paling mengetahui kondisi riil di lapangan. Dengan keterlibatan kalurahan, data yang masuk ke sistem diharapkan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

img_title Bantul Beri Penghargaan Pelestari Budaya, Perkuat Benteng Warisan di Tengah Arus Globalisasi

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Istirul Widilastuti, menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk meminimalisir kesalahan data sekaligus mengoptimalkan PAD. Menurutnya, PAD yang kuat sangat penting untuk membiayai pembangunan infrastruktur, jaminan sosial, hingga program penanganan stunting. “Digitalisasi ini akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Kami berkomitmen mengembangkan pelayanan pajak berbasis digital yang terintegrasi, sehingga masyarakat memperoleh layanan lebih cepat, mudah, dan modern,” ujarnya.

Aplikasi ini memungkinkan pemutakhiran data objek pajak secara real-time, termasuk perubahan kepemilikan, penyesuaian luas bangunan, hingga pemeliharaan peta spasial. Dengan sistem digital, proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu panjang kini dapat dilakukan lebih efisien. Selain itu, masyarakat dapat memantau status pajak mereka secara langsung, sehingga mengurangi potensi sengketa atau kesalahpahaman.

img_title Galeri Prasojo By Rani Resmi Hadir di Bantul, Angkat Lurik Lokal Menuju Pasar Global

Peluncuran aplikasi ini juga menjadi momentum penting dalam mendorong budaya kerja baru di lingkungan Pemkab Bantul. Transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal perubahan pola pikir aparatur pemerintah untuk lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut data BPKPAD, PBB-P2 merupakan salah satu sumber utama PAD Bantul. Pada tahun 2025, kontribusi PBB-P2 mencapai lebih dari Rp150 miliar, atau sekitar 20 persen dari total PAD. Dengan adanya aplikasi baru, pemerintah berharap angka tersebut dapat meningkat melalui pencatatan yang lebih akurat dan pemungutan yang lebih tertib.

Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan mampu mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dengan data pajak yang valid, pemerintah dapat merencanakan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan riil masyarakat. Hal ini penting mengingat Bantul terus berkembang sebagai kawasan penyangga Kota Yogyakarta, dengan pertumbuhan pesat di sektor perumahan, perdagangan, dan pariwisata.

Peluncuran aplikasi digital PBB-P2 di Bantul menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi untuk kepentingan publik. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, kalurahan, dan masyarakat. Dengan keterlibatan semua pihak, Bantul optimis dapat mewujudkan sistem pajak yang lebih adil, transparan, dan modern.