Pemilu Ditunda, Peneliti BRIN : Makar Langgar Konstitusi
Jogja – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024 menuai kritikan. Salah satunya potensi tersebut melanggar konstitusi. Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli mengatakan sesuai aturan, penundaan pemilu adalah tindakan yang melanggar konstitusi. Dia bilang, jika Pemilu tak dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sama saja dengan tindakan makar.
KPU Sleman menggelar Rapat Plenu Hasil Verifikasi Faktual
- -
Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli mengatakan sesuai aturan, penundaan pemilu adalah tindakan yang melanggar konstitusi. Dia bilang, jika Pemilu tak dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sama saja dengan tindakan makar.
"Apabila Pemilu tidak dilaksanakan secara berkala 5 tahun sekali, maka itu telah melanggar konstitusi, melanggar konstitusi merupakan bagian dari makar," kata Lili, dalam diskusi 'Masa depan Pemilu 2024 pasca-putusan PN Jakarta Pusat' di Jakarta dikutip dari Antara, Selasa, 7 Maret 2023.
Dia mengatakan, putusan PN Jakpus yang mengabulkan tuntutan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) agar tahapan-tahapan pemilu dilakukan 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sama saja dengan menunda tahapan pemilu.
Pun, menunda pemilu jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain UUD 1945, juga bertentangan dengan aturan turunan lainnya seperti UU Pemilu dan Peraturan Mahkamah Agung.
"Tuntutan yang dilakukan Partai Prima ini sesungguhnya kalau mengacu pada konstitusi sudah melanggar aturan main konstitusi bahwa konstitusi mengatur bahwa pemilu dilakukan lima tahun sekali," jelas Lili.
