PKB Usulkan Pemilihan Gubernur Lewat DPRD: Hemat Anggaran atau Langkah Mundur Demokrasi?
- IST
JAKARTA, Viva Jogja – Pemilihan langsung untuk gubernur terus menjadi perdebatan hangat. Kali ini, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, melontarkan usulan mengejutkan: pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD, bukan lagi melalui mekanisme langsung.
Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul, menilai bahwa sistem saat ini terlalu membebani anggaran negara. Ia mencatat bahwa biaya penyelenggaraan Pilkada 2024 sudah mencapai angka fantastis. Contohnya, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp1 triliun hanya untuk Pilkada Jawa Barat.
“Jika anggaran sebesar itu dialokasikan ke daerah seperti salah satu kabupaten di NTT, pasti dampaknya akan jauh lebih terasa untuk masyarakat,” kata Gus Jazil pada Kamis, 28 November 2024.
Evaluasi Peran Gubernur dalam Otonomi Daerah
Menurut Gus Jazil, esensi otonomi daerah sebenarnya berada di tingkat kabupaten/kota, bukan provinsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apa sebenarnya fungsi gubernur?
“Kalau otonomi daerah ada di kabupaten/kota, lalu gubernur sebenarnya hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pemilihan langsung untuk gubernur perlu dievaluasi karena terlalu mahal dan kurang relevan,” tegasnya.
PKB menilai bahwa tingginya biaya pemilihan langsung tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Demokrasi tetap penting, tetapi efisiensi anggaran juga harus menjadi perhatian utama.
