Sinergi BNNP DIY dan Pemkab Kulonprogo Perkuat Perlawanan terhadap Narkoba
- Dok Pemkab Kulonprogo
KULONPROGO, VIVA Jogja - Kunjungan perdana Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY, Faried Zulkarnaen, ke Pemerintah Kabupaten Kulonprogo pada Senin (20/04/2026) menjadi momentum penting dalam mempererat koordinasi institusional untuk pemberantasan narkoba. Audiensi yang berlangsung di Ruang Menoreh, Kompleks Pemkab Kulonprogo, disambut langsung oleh Wakil Bupati Ambar Purwoko bersama jajaran pemerintah daerah. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pejabat baru, tetapi juga langkah strategis dalam merumuskan rencana pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kulonprogo.
Dalam paparannya, Faried menekankan bahwa perkembangan pesat ekonomi Kulonprogo, terutama dengan adanya Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), membawa peluang sekaligus ancaman. Mobilitas tinggi yang ditimbulkan oleh bandara berpotensi menjadikan Kulonprogo sebagai pintu masuk peredaran gelap narkotika. Ia mengingatkan bahwa dari lima kabupaten/kota di DIY, hanya Kulonprogo dan Gunungkidul yang belum memiliki BNNK, sehingga keberadaan lembaga ini menjadi kebutuhan mendesak.
Faried juga menyoroti kondisi DIY yang menduduki peringkat tiga besar nasional dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Sasaran utama peredaran narkoba adalah kalangan usia produktif dan pelajar, yang kini menghadapi tren baru berupa penyalahgunaan vape. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 23 persen pengguna vape terdeteksi memakai cairan yang mengandung etomidate, turunan narkotika golongan 2. Fakta ini menunjukkan bahwa modus penyalahgunaan narkoba semakin canggih dan menyasar generasi muda melalui media yang akrab dengan keseharian mereka.
Sebagai langkah taktis jangka pendek, BNNP DIY mengusulkan pembentukan Unit Layanan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) di Kulonprogo. Faried juga mendorong Pemkab untuk segera merumuskan regulasi terkait larangan penggunaan vape di kalangan pelajar sebagai tindakan preventif. Menurutnya, regulasi daerah akan menjadi benteng awal sebelum BNNK resmi terbentuk.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kulonprogo Ambar Purwoko menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung langkah BNNP DIY. Ia menegaskan bahwa posisi geografis Kulonprogo sebagai “halaman depan” Yogyakarta menjadikannya wilayah yang sangat rentan terhadap peredaran narkoba. Ambar menekankan bahwa memerangi narkoba bukan hanya kepentingan instansi, melainkan tanggung jawab bersama demi menyelamatkan generasi mendatang. Ia mengajak seluruh lapisan birokrasi untuk bersinergi dan bersikap proaktif dalam menghadapi ancaman ini.