Sarasehan Kartini di Kulonprogo: Perempuan Berdaya, Berkarya, dan Berdampak
- jogja.viva.co.id/Wuri D
KULONPROGO, VIVA Jogja – Dalam rangka memperingati Hari Kartini, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulonprogo menggelar sarasehan bertema “Meneladani Semangat Kartini, Perempuan Akar Rumput Berdaya, Berkarya dan Berdampak” di Panti Marhaen PDI Perjuangan Kulonprogo, Selasa (21/4/2026). Acara ini menghadirkan tokoh politik, jurnalis, serta kader perempuan yang membicarakan isu kesetaraan gender sekaligus melakukan aksi nyata berupa penanaman sayuran sebagai simbol kemandirian pangan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kulonprogo, Fajar Gegana, dalam sambutannya menegaskan bahwa sarasehan ini merupakan upaya partai untuk terus mengingat dan meneruskan cita-cita perjuangan Kartini. Menurutnya, keberpihakan kepada perempuan bukan hanya slogan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata. “Kuota 30 persen perempuan kami terapkan di semua unsur kepengurusan, baik di tingkat kabupaten DPC, tingkat Kapanewon PAC, tingkat Kalurahan Pengurus Ranting, hingga tingkat pedukuhan Pengurus Anak Ranting, serta badan dan sayap partai,” jelas Fajar. Ia mencontohkan, dari lima pengurus anak ranting minimal dua adalah perempuan, di tingkat Kapanewon dari 11 pengurus terdapat empat hingga lima perempuan, sementara di DPC dari 17 pengurus terdapat enam perempuan. “Kami seluruh jajaran pengurus dan kader berkomitmen memperjuangkan kesetaraan gender dan isu perjuangan perempuan lainnya,” tandasnya.
Sarasehan ini juga menghadirkan Pito Agustin Rudiana, jurnalis media daring alternatif perspektif perempuan konde.co sekaligus anggota Majelis Pertimbangan Legislasi AJI Yogyakarta. Pito memaparkan bahwa kuota perempuan di parlemen menjadi salah satu cara mewujudkan kesetaraan sekaligus meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Ia menampilkan data perkembangan keterwakilan perempuan di DPR RI dari masa ke masa: periode 2004–2009 hanya 11,1%–11,6% atau 61–65 orang dari 550 kursi, meningkat menjadi 18,04% pada periode 2009–2014, lalu 17,32% pada periode 2014–2019, 19,48% pada periode 2019–2024, dan kini mencapai 21,9%–22,1% atau 127–128 orang dari 580 kursi pada periode 2024–2029. “Meski keterwakilan perempuan terus meningkat, bukan berarti perjuangan telah berhasil. Masih banyak politisi perempuan yang hanya dipasang untuk melengkapi kuota 30 persen tanpa diimbangi kapasitas dan kualitas memadai. Ini catatan penting, perempuan di politik dituntut terus meningkatkan kualitas dan kapasitas diri,” tegas Pito.
Sementara itu, anggota DPRD Kulonprogo Ida Ristanti menyoroti implementasi kebijakan gender di daerah. Ia menyebut Kulonprogo sebenarnya sudah memiliki Perda Pengarusutamaan Gender, namun pelaksanaannya belum optimal. “Dulu saya Ketua Pansusnya. Tapi sepertinya belum sepenuhnya dilaksanakan. Contoh, kami mengusulkan penganggaran yang pro perempuan, misalnya honor kader posyandu atau PKK yang pelakunya di lapangan itu perempuan, ternyata tidak mudah lolosnya,” ungkap Ida.
