Damkarmat Yogyakarta Ajukan Tambahan Anggaran BBM

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta.
Sumber :
  • Dok Pemkot Yogya

YOGYAKARTA, VIVA Jogja  - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamina Dex menimbulkan dampak serius bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta. Instansi yang menjadi garda terdepan dalam penanganan kedaruratan ini kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa anggaran murni yang tersedia tidak lagi mampu menopang kebutuhan operasional hingga akhir tahun. Situasi tersebut memaksa Damkarmat mengajukan tambahan alokasi sebesar Rp75 juta melalui mekanisme APBD Perubahan 2026, demi memastikan armada penyelamat tetap bisa bergerak ketika masyarakat membutuhkan.

img_title Damkarmat Yogyakarta Perkuat Edukasi Kebakaran Sejak Dini Lewat Program Go To School

Kepala Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta, Taokhid, menjelaskan bahwa pengajuan tambahan anggaran ini sepenuhnya difokuskan untuk kebutuhan logistik bahan bakar kendaraan operasional. Menurutnya, angka Rp75 juta memang terlihat kecil jika dibandingkan dengan total belanja daerah, tetapi persentasenya cukup besar bila dikaitkan dengan pos anggaran murni yang sudah disusun sebelumnya. Lonjakan hingga 60 persen dari alokasi awal menunjukkan betapa tajamnya selisih antara harga BBM nonsubsidi saat ini dengan pagu anggaran lama.

Taokhid menegaskan bahwa kalkulasi tambahan ini bukan sekadar formalitas, melainkan hasil perhitungan riil di lapangan. Tanpa penambahan, layanan kedaruratan diperkirakan hanya mampu bertahan sampai September 2026. Padahal, kebutuhan operasional Damkarmat bersifat vital dan tidak bisa ditunda. “Ini asumsi dari perhitungan kekurangan dengan harga BBM posisi saat ini. Agar kemudian nanti pelayanan tetap bisa berjalan aman sampai dengan akhir tahun,” ujarnya.

img_title Rupiah Tertekan, DPRD Yogyakarta Dorong Intervensi Pemkot untuk Selamatkan UMKM

Namun, sebelum APBD Perubahan resmi disahkan, Damkarmat harus memutar otak untuk menghemat sisa anggaran murni. Strategi penghematan dilakukan dengan membagi kuota secara ketat dan menyaring laporan aduan masyarakat yang masuk. Prioritas utama diberikan pada kasus-kasus darurat yang menyangkut keselamatan jiwa, seperti kebakaran besar atau evakuasi ekstrem. Sementara itu, aduan yang tidak masuk kategori darurat atau masih bisa ditangani masyarakat secara mandiri terpaksa difilter dengan pendekatan edukasi. “Layanan yang tidak emergensi, tidak membahayakan jiwa, dan bahkan tidak masuk tupoksi inti Damkar, itu kita seleksi,” jelas Taokhid.

Di sisi legislatif, Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro, menegaskan bahwa pelayanan publik yang menyangkut keselamatan masyarakat harus berbasis kinerja, bukan sekadar bergantung pada anggaran. Ia menilai, prinsip berbasis kinerja menjadi fondasi utama agar tupoksi Damkarmat tetap berjalan. “Kinerja nanti anggaran menyesuaikan. Kami dorong penyesuaiannya di APBD Perubahan 2026 ini, bagaimana caranya agar tupoksi Damkarmat tetap berjalan,” katanya.

Halaman Selanjutnya
img_title
img_title KADIN Tegal Punya Nakhoda Baru, Bupati Ischak Berharap Ekonomi Tumbuh di Atas 6 Persen