Rakor Ekonomi Kerakyatan Kemenko PMK di Yogyakarta: Menempatkan masyarakat sebagai aktor utama

Sementara itu, Sekretaris Deputi Usaha Kecil dan Menengah dr Koko Haryono, yang menyampaikan materi tentang Peran, Strategi dan Komitmen (Kebijakan) Pemerintah dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Pancasila mengakui tantangan dunia usaha ke depan semakin kompleks, termasuk di dalamnya, perubahan demografi yang rata-rata didominasi Gen Z.  Kelompok ini jumlahnya lebih dari 50 persen dari total penduduk Indonesia. Dan memang saat ini tumbuh peluang usaha baru meski pada dasarnya tetap didominasi UMKM.

Rakor tersebut juga dihadiri Pakar Ekonomi Kerakyatan Dr Arif Budimanta yang juga membawakan materi seputar Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berdasarkan Pancasila, Plh Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Wisnu Hermawan, yang juga membawakan materi mengenai Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di DIY.

Dr Arif Budimanta menegaskan perekonomian rakyat adalah jati diri, corak dan karakter ekonomi bangsa Indonesia. Dia mencontohkan Teras Malioboro sebagai salah satu bentuk ekonomi kerakyatan.

Karakter ke-Pancasilaan itu tercermin dari perlakuan pemerintah terhadap pelaku usaha terutama UMKM. Sejatinya, corak ekonomi Indonesia adalah bukan persaingan melainkan maju Bersama, yang memunculkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi.  “Itulah yang membedakan ekonomi Indonesia dengan kapitalisme maupun sosialisme,” katanya.

Wisnu Hermawan juga menyampaikan bahwa keyakinannya pemerintah sudah sangat pro ekonomi rakyat dengan menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari ekonomi bangsa. Menurutnya, emua Pemda di Indonesia juga Pemda DIY sangat peduli dengan ekonomi kerakyatan, dan Teras Malioboro, menjadi salah satu contoh kepedulian itu. (*)