Jusuf Kalla: Perguruan Tinggi Harus Tawarkan Solusi menghadapi Masa Depan
- Humas UMY
VIVA Jogja - Saat tim Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bertandang ke kediaman Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Dr (HC) M Jusuf Kalla (JK), dalam pertemuan antara Jusuf Kalla School of Government (JKSG) dan UMY Jumat (16/05/2025) di Jakarta, JK menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam merespons tantangan global yang berdampak langsung terhadap stabilitas nasional. Jusuf Kalla juga menyoroti sejumlah krisis global yang tengah berlangsung, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik militer Rusia–Ukraina, serta tragedi kemanusiaan Palestina–Israel, yang menurutnya memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan stabilitas Indonesia.
“Perang dagang, konflik militer, serta kurangnya penegakan hukum dan tekanan ekonomi membuat posisi Indonesia semakin rentan. Ini bisa membahayakan stabilitas dan kedaulatan negara jika tidak segera diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” ungkapnya.
Dalam konteks tersebut, menurutnya, perguruan tinggi seperti UMY harus tampil sebagai agen perubahan yang tidak hanya memecahkan persoalan saat ini, tetapi juga menawarkan solusi atas tantangan masa depan.
“UMY harus mampu melampaui peran tradisional pendidikan tinggi. Diperlukan inovasi dan kontribusi nyata dalam menjawab isu-isu global seperti perdamaian, teknologi big data, dan perubahan iklim,” ucap JK.
Ia juga berharap JKSG-UMY dapat memperluas peran dan pengaruhnya secara global melalui riset, advokasi kebijakan, dan kemitraan strategis internasional, juga berkontribusi pada skala global, bukan hanya nasional. Ini sejalan dengan semangat pengembangan pendidikan tinggi abad ke-21 yang menuntut peran aktif dalam penyelesaian isu-isu lintas negara.
Sementara itu, Kepala JKSG UMY, Prof Eko Priyo Purnomo memaparkan sejumlah capaian lembaga sejak didirikan pada 2012. Hingga saat ini, JKSG telah menyalurkan lebih dari 15 beasiswa magister dan 10 beasiswa doktoral, serta menjalin kerja sama dengan lebih dari 10 institusi internasional.
“Selain itu, kami juga telah menerbitkan lebih dari 200 artikel ilmiah dan sejumlah buku sebagai bentuk kontribusi dalam isu kebijakan publik dan pemerintahan,” jelas Eko.