UMY Desak Pemerintah Tegaskan Kriteria Penutupan Program Studi
- Dok UMY
BANTUL, VIVA Jogja – Wacana penutupan sejumlah program studi di perguruan tinggi yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Badri Munir Sukoco, memunculkan beragam respons. Pemerintah menilai jumlah lulusan di beberapa bidang sudah melampaui daya serap industri, sehingga perlu dilakukan penataan ulang. Namun, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menilai kebijakan tersebut masih menyisakan banyak pertanyaan, terutama terkait kriteria program studi yang dianggap tidak relevan.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY, Prof Dr Zuly Qodir, menekankan perlunya kejelasan lebih rinci. Ia mencontohkan bidang pendidikan dan kedokteran yang disebut mengalami kelebihan lulusan, tetapi kenyataan di lapangan justru menunjukkan kekurangan tenaga. “Jika pendidikan dianggap berlebih, harus jelas pendidikan yang mana. Apakah guru SD, guru mata pelajaran tertentu, atau bidang lain. Faktanya masih banyak daerah kekurangan guru. Begitu juga kedokteran, jika dianggap surplus, mengapa pembukaan fakultas kedokteran tetap didorong? Bisa jadi yang dibutuhkan sebenarnya dokter spesialis, bukan dokter umum,” ujarnya.
Menurut Prof Zuly, persoalan utama bukan sekadar jumlah program studi, melainkan keterhubungan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Ia menilai pendekatan multidisiplin menjadi kunci agar lulusan tetap relevan tanpa harus menutup program studi. “Industri tidak hanya membutuhkan tenaga teknis. Aspek manajerial, sosial, dan kebijakan juga penting. Ilmu sosial, misalnya, berperan besar dalam pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga relasi dengan masyarakat,” jelasnya.
UMY sendiri memilih strategi penyesuaian kurikulum dibandingkan menutup program studi. Langkah ini dianggap lebih adaptif dalam menghadapi perubahan kebutuhan zaman. Penguatan kurikulum dilakukan dengan melibatkan praktisi industri dan memperkuat kompetensi nonakademik mahasiswa. “Kami menghadirkan praktisi agar mahasiswa memahami kebutuhan lapangan. Selain itu, mahasiswa juga didorong mengembangkan soft skills agar tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap secara profesional,” tambahnya.
Prof. Zuly mengingatkan agar kebijakan pemerintah tidak semata berorientasi pada kebutuhan industri jangka pendek. Perguruan tinggi, menurutnya, memiliki peran lebih luas dalam membangun ilmu pengetahuan dan peradaban. “Pemerintah perlu menjelaskan secara tegas program studi apa yang akan ditutup dan dikembangkan. Jangan sampai perguruan tinggi hanya mengikuti tren tanpa arah yang jelas. Pendidikan tinggi bukan sekadar mencetak tenaga kerja, tetapi juga membangun masa depan bangsa,” tegasnya.
