Dirikan Tenda Duduki Kantor BPN Pati, Petani Pundenrejo Tuntut Tanah Mereka Dikembalikan

PATI VIVAJogja- Konflik agraria perebutan lahan milik negara yang terjadi di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati belum menemui titik terang. Warga desa setempat yang merasa haknya direbut dan dikuasi oleh investor, terus berjuang untuk mendapatkan kembali lahan yang disengeketakan.

Tak patah semangat, petani warga Desa Pundenrejo nekat melakukan aksi berkemah di halaman Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pati, sejak Senin (10/2/2025) hingga Selasa (11/2/2025).

Dari pantauan VIVAJogja Senin malam, aksi nekat warga Pundenrejo mendirikan tenda dari terpal dan bambu. Sejumlah buruh tani yang mayoritas ibu-ibu, sengaja tidur di dalam tenda.

Tak hanya itu, warga juga menggelar aksi teatrikal terkait perampasan tanah petani. Aksi damai sebagai bentuk perlawanan terhadap investor, diselingi pertunjukan barongan dan berdoa bersama.

Warga berjuang merebut tanah seluas 7,3 hektare di desa mereka, yang kini diduduki PTI Laju Perdana Indah (LPI) yang bergerak di bidang pembuatan gula selama puluhan tahun.  Mereka meminta tanah nenek moyang agar dikembalikan kepada warga.

“Kami petani Pundenrejo ini akan berkemah di depan kantor ATR/BPN Pati sampai tuntutan kami dikabulkan,” ujar Sarmin coordinator petani Desa Pundenrejo.

Menurut Sarmin, petani Pundenrejo mendirikan tenda sampai ada keputusan dari BPN terkait permohonan hak guna pakai PT LPI dibatalkan dan ditolak.

"Maunya petani yakni hak gunai pakai yang dimiliki PT LPI ditolak. Karena yang lebih berhak yang punya prioritas adalah petani Pundenrejo. Itu permohonan harus dipikirkan," tegas Sarmin.

Sarmin mengklaim bahwa tanah di Pundenrejo yang sebelumnya dikelola oleh warga. Namun lambat laun dirampas oleh pabrik gula.

"Kami dari petani sudah menggarap puluhan tahun sampai kami membuat paguyuban gerakan masyarakat petani Pundenrejo, karena bahwa permasalahan tanah ini ada ketimpangan," ucap Sarmin.

Terkait aksi yang dilakukan petani Pundenrejo, pihak Kepala ATR/BPN Kabupaten Pati, Jaka Pramana, hingga kini belum bisa dikonfirmasi media. Wartawan pun sudah mencoba menemui Jaka, namun sempat dicegah oleh satpam yang bertugas di kantor BPN setempat.

Untuk diketahui, warga Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, sudah mengadu ke DPRD Pati pada Senin (20/1) lalu. Konflik agrarian ini mencuat saat tanah seluas 7,3 hektare yang telah digarap petani Desa Pundenrejo sejak 1950 berpindah tangan ke PT LPI.

"1950 itu sudah digarap orang tua kami. Tahun 1960 sudah ditanami warga. Akhirnya hidup bertani di sana. Termasuk saya ikut garap sawah tanah ini," ujar Suryanto kala mendatangi Komisi B DPRD Pati, Senin (20/1/2025).

Kemudian warga kembali menggarap tanah itu pada tahun 2000 silam. Warga menggarap tanah itu hingga 2020. Namun pada tahun 2021 perizinan HGB keluar dengan periode sampai 27 September 2024.

"Setelah habis digarap sama warga tapi masih dirusak PT LPI, karena jangka waktu susah habis. Warga menanam pisang dirusak sama pihak PT LPI," tukasnya.

Di lain sisi, Perwakilan PT LPI, Teguh Hindrawan menjelaskan bahwa manajemen PT LPI masuk ke Pati mulai tahun 2000 silam. Perusahaan ini bergerak di bidang industri makanan hingga gula.

"Masuk di sini dengan akuisisi lahan dan pabrik saat itu sedang tidak operasi,"  ujar Teguh saat berada di gedung DPRD Pati, Senin (20/1).

Teguh mengklaim perusahaan justru membantu ekonomi Kabupaten Pati. Karena perannya membangkitkan pabrik gula, yang saat itu kondisinya tidak beroperasi.

"Kami masuk di sini dengan proses, kami ikuti perizinan sudah ada kita ikuti, sampai saat ini ikuti perizinan sedang berlaku," tukasnya.