Hotel Bintang di Kudus Menjerit, Gegara Terjepit Inpres Efisiensi APBD



Ketua PHRI Kudus, Muhammad Kirom.

Photo :

• arif

Ketua PHRI Kudus Muhammad Kirom menambahkan, beberapa hotel di Kota Kretek sudah menawarkan penyewaan dapur ke restoran dan jasa boga lainnya. Langkah Ini menjadi solusi untuk mengoptimalkan fasilitas yang ada. 

Di tingkat nasional, kata Kirom, PHRI telah mengajukan audiensi dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan dampak kebijakan ini terhadap industri perhotelan. 

Sementara idi tingkat daerah, PHRI Kudus terus melakukan komunikasi dengan pemangku kebijakan untuk mencari solusi terbaik bagi sektor jasa akomodasi di wilayah ini.

“Kebijakan tersebut berpengaruh pada kegiatan-kegiatan pemerintahan yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas perhotelan menjadi akan berkurang. Utamanya menyasar pada hotel-hotel berbintang,” ujar Ketua PHRI Kudus, Muhammad Kirom.

Kirom menyebut, penurunan pendapatan sektor perhotelan, diantaranya karena berkurangnya kegiatan Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) yang berasal dari pemerintahan.

“Jasa akomodasi seperti hotel bintang, praktis terdampak atas kebijakan efisiensi anggaran. Kami memperkirakan adanya penurunan 30 persen pendapatan di sektor perhotelan Kudus dampak kebijakan itu,” terang Kirom.

Halaman Selanjutnya

Menurut Kirom, angka itu berdasarkan hasil komunikasi PHRI dengan sejumlah pengelola hotel di Kota Kretek. Namun dampak yang dirasakan perhotelan di Kudus tidak terlalu besar dibandingkan dengan perhotelan di kota-kota besar, seperti Kota Semarang, Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar lainnya.