Jateng Teladan Rumah Layak Huni
- VIVA Jogja/Pemprov Jateng
Kudus, VIVA Jogja - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi atas sinergi kuat dan komunikasi efektif dalam mempercepat pembangunan rumah layak huni di Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan Maruarar saat meninjau salah satu rumah hasil program CSR PT Djarum di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Kamis (6/11/2025).
“Saya senang sekali, komunikasi antara Pak Gubernur dan jajaran dengan Kementerian Perumahan sangat baik. Tiktok-nya jalan, koordinasinya cepat,” kata Maruarar dengan nada apresiatif.
Menurutnya, Gubernur Ahmad Luthfi menunjukkan komitmen besar dengan mempermudah proses perizinan bagi dunia usaha yang ingin berkontribusi dalam pembangunan sosial.
“Kita dukung dengan data BPS, sementara perizinan dibantu oleh pemda. Reputasi seperti ini harus terus dijaga,” ujarnya.
Maruarar menegaskan, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci penting dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Tidak cukup kalau hanya mengandalkan APBN. Djarum, Astra, dan pihak lain telah membuktikan bahwa gotong royong bisa berjalan nyata,” tegasnya.
Ia menyebut capaian di Jawa Tengah sebagai contoh konkret keberhasilan komunikasi lintas sektor yang produktif.
“Gotong royong seperti ini harus dijaga. Jawa Tengah sudah membuktikan bahwa dengan koordinasi yang baik, kerja nyata bisa diwujudkan bersama,” pungkasnya.
Program CSR PT Djarum di Jawa Tengah tahun 2025 mencakup 2.550 unit bantuan rumah dan fasilitas sanitasi, dengan 1.572 unit telah selesai dan 814 unit lainnya sedang dalam proses.
Target penyelesaian seluruh unit ditetapkan pada Desember 2025. Khusus di Kabupaten Kudus, program ini meliputi 1.500 unit sanitasi terpadu (869 unit selesai), 300 unit Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) (222 unit rampung), serta 200 unit renovasi ringan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni merupakan bagian dari layanan dasar pemerintah daerah, setara dengan sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan.
“Rumah layak huni adalah pondasi kesejahteraan keluarga. Kalau rumahnya bagus, kesehatan dan pendidikan juga akan meningkat,” ujarnya.
Luthfi menambahkan, hingga 2025 Pemprov Jawa Tengah telah merealisasikan 150 ribu unit rumah layak huni dengan dukungan APBD, CSR, dan APBN.
