Forum Parlemen Nyawiji: DPRD DIY Bangun Kolaborasi Bukti dan Aspirasi Publik
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi memperkenalkan Forum Parlemen Nyawiji, sebuah wadah kolaborasi yang dirancang untuk memperkuat perumusan kebijakan daerah berbasis bukti dan aspirasi publik. Forum ini menjadi ruang pertemuan antara DPRD, akademisi perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi, hingga media massa, dengan tujuan membangun tata kelola kebijakan yang lebih inklusif dan transparan.
Forum tersebut diperkenalkan dalam diskusi publik bertajuk “Dari Kolaborasi Menuju Dampak: Membangun Ekosistem Pengetahuan Kebijakan dan Pembangunan Daerah” yang digelar Sekretariat DPRD DIY di Ruang Rapat Paripurna Lantai 1, Jumat (21/08/2026). Ketua DPRD DIY, Nuryadi, S.Pd., menegaskan bahwa kompleksitas persoalan pembangunan di Yogyakarta tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang mampu mempertemukan pengetahuan akademik, kepakaran teknis, aspirasi masyarakat, serta proses politik dalam satu ruang bersama.
“Forum ini tidak boleh dibangun secara top-down. Justru harus menjadi ruang terbuka di mana semua pihak dapat memberikan gagasan dan kontribusinya. Perguruan tinggi membawa riset, masyarakat sipil menyuarakan publik, media memperjelas transparansi, sementara DPRD dan pemerintah daerah mengintegrasikannya ke dalam kebijakan yang baik,” ujar Nuryadi.
Diskusi publik yang dipandu Ahmad Ma’ruf, S.E., M.Si., menghadirkan Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Dr. Dede Puji Setiono, M.Sc. Ia mengajak peserta melakukan polling digital untuk memetakan persoalan yang dianggap paling mendesak di DIY. Sejumlah isu yang muncul antara lain persoalan sampah regional, kesejahteraan pekerja, kemacetan dan transportasi publik, pengangguran remaja, pembangunan karakter generasi muda, ketimpangan antarwilayah, hingga krisis air bersih dan kesehatan lingkungan.
Budi menyebut persoalan tersebut sebagai wicked problem, yakni masalah yang kompleks, saling berkaitan, dan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. “Ketika berhadapan dengan persoalan yang kompleks, tidak ada satu entitas pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Pergeseran dari government ke governance menjadi kunci,” jelasnya. Ia menambahkan, tata kelola kolaboratif membutuhkan kepercayaan antarpihak, aturan main yang jelas, kepemimpinan yang mampu memfasilitasi, serta pencapaian small wins untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi.
