Kunjungan Dolfie ke Karanganyar Disuguhi Curhat Warga Persoalan Program Makan Bergizi
- VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Kunjungan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, ke Kabupaten Karanganyar membuka ruang evaluasi atas pelaksanaan sejumlah program pemerintah pusat di daerah, khususnya di sektor pendidikan, pangan bergizi, dan pengelolaan anggaran publik.
Dalam pertemuan dengan masyarakat, Dolfie mencatat bahwa bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu relatif berjalan tanpa gangguan berarti.
Sejumlah penerima menyampaikan bahwa mekanisme penyaluran berlangsung tertib dan tepat sasaran, mencerminkan kesiapan sistem distribusi di lapangan.
Sebaliknya, pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) justru menunjukkan persoalan struktural. Program tersebut belum menjangkau seluruh wilayah dan di beberapa titik dilaporkan berhenti setelah berjalan singkat.
“Di sejumlah lokasi hanya bertahan sekitar dua pekan. Ini menandakan ada masalah yang tidak bisa disederhanakan,” kata Dolfie, Kamis (18/12/2025).
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV—Karanganyar, Wonogiri, dan Sragen—itu menyebut pemerintah pusat tengah melakukan penelaahan ulang terhadap MBG secara nasional.
Evaluasi mencakup standar produksi, keamanan pangan, hingga kecukupan gizi, menyusul munculnya sejumlah kasus gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan di berbagai daerah.
Menurut Dolfie, pengetatan pengawasan menjadi keharusan agar program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak justru memunculkan risiko baru.
“Semua skema sedang ditinjau kembali. Kita harus memastikan apakah kendalanya berada pada teknis pelaksanaan, tata kelola, atau desain kebijakannya sendiri,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan seragam dalam pelaksanaan MBG berpotensi kontraproduktif. Kapasitas daerah yang beragam—baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya—menuntut fleksibilitas kebijakan.
Model dapur berskala besar, misalnya, perlu dievaluasi dan dapat diganti dengan skema berbasis sekolah atau unit yang lebih kecil agar pengawasan lebih efektif.
Di luar MBG, warga juga mengeluhkan dampak kebijakan pengetatan anggaran pemerintah pusat yang menahan laju pembangunan infrastruktur daerah.
Dolfie meminta pemerintah daerah tidak sekadar menyesuaikan diri, tetapi aktif menyusun ulang prioritas belanja.
Menurutnya, kebijakan efisiensi fiskal tidak semestinya mengorbankan belanja perlindungan sosial. Program yang tidak mendesak dapat ditunda, sementara anggaran diarahkan ke sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
