Karanganyar Menata Program Gizi agar Berdampak ke Ekonomi Lokal

KARANGANYAR, VIVA Jogja - Pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai menata ulang pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar manfaatnya tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan masyarakat, tetapi juga memberi dampak nyata bagi ekonomi lokal.

Bupati Karanganyar Rober Christanto mengatakan, arah kebijakan program gizi dari pemerintah pusat perlu diterjemahkan secara kontekstual di daerah. 

Pemerintah daerah, menurut dia, harus hadir untuk memastikan program berjalan sekaligus memberi nilai tambah bagi masyarakat setempat.

“SPPG ini bukan sekadar urusan gizi. Di dalamnya ada potensi ekonomi yang besar kalau dikelola dengan benar,” kata Rober, Selasa (29/12/2025). 

Berdasarkan evaluasi pemerintah daerah, satu unit SPPG rata-rata membelanjakan sekitar Rp30 juta per hari untuk kebutuhan pangan. Dengan jumlah SPPG di Karanganyar yang mencapai 117 unit, perputaran uang yang terjadi setiap hari dinilai cukup signifikan.

Rober menilai, dampak ekonomi akan jauh lebih terasa jika kebutuhan bahan baku dipenuhi dari dalam daerah. Petani, pelaku usaha pangan, hingga distributor lokal bisa ikut merasakan efeknya.

“Kalau belanjanya di Karanganyar, uangnya berputar di Karanganyar. Itu yang sedang kami dorong,” ujarnya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkab Karanganyar mendorong koordinasi lebih erat antarorganisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang berkaitan dengan pertanian dan pangan. Ketersediaan bahan baku lokal menjadi kunci agar pengadaan tidak bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Menurut Rober, pemetaan produksi dan kebutuhan harus dilakukan secara realistis agar kebijakan berjalan seimbang dan tidak menimbulkan persoalan baru, seperti lonjakan harga.

Permintaan dari SPPG mulai terlihat dampaknya di tingkat petani. Salah satu contohnya terlihat pada harga wortel yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya.

Meski demikian, pemerintah daerah menyadari bahwa perubahan ini tetap perlu dikendalikan agar tidak memberatkan konsumen. Karena itu, evaluasi berkala akan terus dilakukan seiring berjalannya program.

Pemkab Karanganyar menegaskan, pendekatan persuasif dan koordinatif tetap menjadi pilihan utama dalam pengelolaan SPPG. Namun, pengawasan akan terus dilakukan agar pelaksanaan program tetap sejalan dengan kebijakan nasional.

Bagi pemerintah daerah, SPPG dipandang sebagai ruang temu antara kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan ekonomi lokal—sebuah kebijakan yang hasilnya tidak instan, tetapi menentukan dalam jangka panjang.