Ekonom UGM Kritik Wacana HP Gratis, Anggap Perlu Kajian Ulang
- Dok FEB UGM
SLEMAN, VIVA Jogja - Pemerintah tengah menggulirkan wacana pembagian telepon seluler gratis bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung penyaluran bantuan sosial. Namun, rencana tersebut menuai sorotan dari kalangan akademisi. Ekonom sekaligus dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D., menilai kebijakan itu perlu dikaji ulang dari sisi urgensi, efektivitas, hingga keberlanjutan fiskal. Menurutnya, di tengah keterbatasan ruang anggaran, pemerintah seharusnya lebih cermat menyusun skala prioritas agar setiap rupiah belanja publik benar-benar menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang jelas.
Wisnu menekankan bahwa persoalan inklusi keuangan dan kesenjangan digital di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kepemilikan perangkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat 93,5 persen rumah tangga di Indonesia sudah memiliki telepon seluler. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan lagi soal perangkat, melainkan literasi digital yang rendah, rekening yang tidak digunakan, serta keterbatasan titik tarik tunai. “Urgensinya kurang. Masalahnya ada pada rekening yang tidak dipakai, literasi digital yang rendah, dan titik tarik tunai yang belum merata. PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bansos menganggur bertahun-tahun. Rekeningnya ada, HP-nya ada, tetapi tidak digunakan,” ujarnya.
Ia menilai alokasi anggaran untuk pendidikan dasar, layanan kesehatan, dan penanganan stunting justru berpotensi memberikan manfaat sosial jangka panjang yang lebih jelas dibandingkan pembagian perangkat digital. Wisnu mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk HP berarti mengurangi dana yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki ruang kelas rusak, membayar guru honorer, memperkuat layanan puskesmas, atau menangani stunting. “Kalau dibandingkan, pendidikan dasar dan layanan kesehatan memberi imbal hasil sosial jangka panjang yang jauh lebih jelas dibanding pembagian perangkat yang manfaatnya masih spekulatif,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti risiko fiskal yang besar dari program ini. Biaya pengadaan perangkat, distribusi, aktivasi, akses internet, hingga pemeliharaan sistem akan menimbulkan beban berulang bagi anggaran negara. Wisnu mengilustrasikan, jika perangkat seharga Rp1 juta diberikan kepada 20 juta penerima, kebutuhan anggaran pengadaan saja mencapai Rp20 triliun. Jika jumlah penerima diperluas hingga 74 juta orang, biaya bisa melonjak hingga Rp74 triliun, belum termasuk biaya pendukung lainnya. “Program semacam ini cenderung menciptakan belanja berulang, bukan sekali jalan,” katanya.