Menanti 3 Kebijakan Pro-Rakyat Prabowo di Tahun 2025: Makan Bergizi Gratis hingga Penghapusan Piutang Petani-Nelayan

VIVA Jogja - Presiden RI, Prabowo Subianto telah merancang program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk dieksekusi secara penuh pada tahun 2025 mendatang. Saat dilantik menjadi Presiden RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo berjanji dengan menyatakan komitmen memimpin Indonesia untuk kepentingan rakyat.

"Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala golongan apalagi kepentingan pribadi kami," begitu pernyataan Prabowo saat pidato perdana sebagai Presiden RI.

Bercita-cita Bawa Ekonomi Indonesia Meningkat 8 Persen

Dalam kesempatan berbeda, Prabowo menceritakan dirinya ditantang akan diajak makan malam gratis oleh pihak yang disebutnya berasal dari luar negara, apabila mampu menumbuhkan perekonomian Indonesia mencapai 8 persen.

"Saya ditantang oleh ada pihak-pihak dari luar negeri yang tantang saya. Mereka yakin (perekonomian) kita tidak mungkin 8 persen, kalau mencapai 8 persen, saya akan dikasih makan malam gratis," ujarnya di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada Senin, 30 Desember 2024.

Terkait hal ini, Prabowo sebelumnya pernah meyakini dengan program-program pro-rakyat akan membawa ekonomi Indonesia melesat 8 persen selama dirinya menjabat sebagai Presiden RI. Terdapat beberapa program 'pro-rakyat' dari Prabowo yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Berikut ini di antaranya:

Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berjalan secara efektif pada Januari 2025 mendatang. MBG telah mendapatkan pagu anggaran Rp71 triliun yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

Total anggaran itu targetnya akan digunakan untuk memberikan makanan terhadap 19,47 juta masyarakat Indonesia dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil dan menyusui.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menuturkan MBG akan menyasar 82,9 juta penerima selama 5 tahun ke depan, dan diharapkan menjadi salah satu investasi terhadap sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

"Makan bergizi gratis yang kalau nanti dilaksanakan secara penuh totalnya akan mencapai 82,9 juta dan akan menghabiskan anggaran Rp400 triliun (setahun)," ujar Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 2 Desember 2024.

"Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan mengeluarkan dana harian Rp1,2 triliun," lanjutnya.

Pengampunan Kredit Petani-Nelayan dan UMKM Prabowo juga telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 terkait Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan, serta UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menuturkan penghapusan utang dalam program itu bagi mereka yang memiliki tunggakan di Bank BUMN alias Himbara. Maman menegaskan tidak semua pelaku UMKM dihapuskan utang piutangnya dan hanya yang tidak bisa tertolong lagi.

Selain itu, mereka yang akan dihapuskan utangnya merupakan para pelaku UMKM yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian yang tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah diproses penghapusan bukunya di Bank Himbara. Sementara bagi UMKM yang telah mendapatkan penghapusan piutang, masih bisa memperoleh akses pembiayaan ke lembaga keuangan formal termasuk dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025.

"Jadi ini betul-betul tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya kurang lebih 10 tahunan," sebut Maman kepada awak media di Denpasar, Bali, pada Senin, 25 November 2024 lalu.

Penghapusan Pajak Pembelian Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian akan menghapus pajak pembelian rumah.

Penghapusan pajak pembelian rumah itu yakni Pajak Penambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh). Maruarar mengklaim pihaknya telah mengusulkan kebijakan itu kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani untuk menghapus PPN dan PPh dalam merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahun yang diinisiasi Prabowo.

Transaksi jual-beli rumah saat ini dikenakan PPN sebesar 11 persen dan BPHTB 5 persen, serta penjual dikenakan PPh sebesar 2,5 persen.

"Tahun depan (2025), saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya," terang Maruarar di Menara 1 BTN, Jakarta, pada Sabtu, 9 Oktober 2024 lalu. "Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik (pada 2025)," tandasnya.